Anggota DPR Minta Perencanaan Vaksinasi Disiapkan secara Baik

Anggota DPR Minta Perencanaan Vaksinasi Disiapkan secara Baik
Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi. (antara)

INILAH, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi meminta agar seluruh perencanaan pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 beserta infrastruktur, sarana prasarana dan distribusi harus dipersiapkan dengan baik.

Menurut dia, hal yang lebih penting juga adalah vaksin yang digunakan harus benar-benar aman dan memiliki efikasi tinggi, sehingga kekebalan komunitas atau herd immunity tercapai dan anggaran tepat sasaran.

“Kami mengapresiasi berbagai upaya pengadaan vaksin baik kerja sama Sinovac dan Biofarma, juga berbagai produsen lain yang sedang dinegosiasi Indonesia antara lain Vaksin Novavax. Hal ini wujud negara hadir dalam penanganan Covid-19," kata Intan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Namun menurut dia, prinsip keamanan, mutu dan khasiat tetap yang utama dan penetapan yang dilakukan BPOM harus benar-benar sesuai standardisasi prosedur.

Saat ini uji klinis fase 3 terhadap vaksin Covid-19 masih berjalan dan Pemerintah menargetkan minggu ke 3 bulan Desember 2020 akan dilakukan vaksinasi awal untuk 3 juta dosis sepanjang BPOM menerbitkan persetujuan penggunaan vaksin.

Intan mempertanyakan Skema Emergency Use of Authorization (EUA ) yang diambil Pemerintah untuk persetujuan penggunaan obat dan vaksin oleh BPOM.

"Apa yang mendasari EUA ini digunakan untuk penetapan vaksin? Meski Pandemi namun apakah kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia sudah demikian perlunya, sehingga langkah ini diambil sebagai pengecualian atas Izin Edar Obat dan vaksin," ujarnya.

Dia juga meminta Menteri Kesehatan menjalankan amanah Peraturan Presiden (Perpres) nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksin Covid-19 bahwa penetapan jenis dan jumlah vaksin dilakukan oleh Menkes sebagai penyelenggara bidang Kesehatan.

Intan juga meminta kepada Tim Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP PEN), agar pola komunikasi publik terkait vaksin Covid-19 harus terukur, di satu sisi keterbukaan informasi menjadi sebuah keharusan.

Namun menurut dia, kehati-hatian dalam penyampaian tahapan vaksinasi, ketersediaan vaksin perlu agar kepercayaan masyarakat terbangun. (antara)