Anne Menyambut Baik Instruksi Mendagri Soal Penegakan Prokes

Anne Menyambut Baik Instruksi Mendagri Soal Penegakan Prokes
Foto: Asep Mulyana

INILAH, Purwakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum lama ini mengeluarkan intruksi kaitan dengan penegakan protokol kesehatan (Prokes). Intruksi Mendagri Nomor 6/2020 itu itu, merupakan bagian dari upaya pengendalian penyebaran Covid-19 sesuai arahan presiden. Dalam hal ini, para kepala daerah diminta konsisten dalam menegakan prokes.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika pun langsung merespons terbitnya instruksi tersebut. Secara umum, dirinya menyambut baik terbitnya regulasi ini. Apalagi, ini sebagai bagian dari ikhtiar pemerintah dalam penanggulangan wabah Covid-19.

"Saya mendukung keputusan tersebut. Namun ada baiknya seluruh elemen masyarakat juga memiliki komitmen yang sama dalam penegakan prokes,” ujar Anne saat berbincang dengan INILAH di kantornya, Kamis (19/11/2020).

Dia berpendapat, dalam upaya pencegahan wabah virus ini butuh kerjasama semua lapisan masyarakat. Sejauh ini, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meminimalisasi penyebaran virus tersebut.

“Kegiatan di masyarakat itu kan banyak dan kewenangan ijinnya juga tidak hanya dari pemkab, melainkan instansi lain. Misalnya ijin keramaian menjadi ranahnya kepolisian,” jelasnya.

Anne menegaskan, saat ini kegiatan-kegiatan pemerintahan sudah dibatasi. Termasuk kegiatan bupati yang bersifat tatap muka sudah dibatasi dengan mengubahnya menjadi kegiatan virtual.

“Agenda saya hari ini yang sifatnya tatap muka, semuanya dibatalkan,” tegasnya.

Selan itu, terang dia, saat ini pihaknya sedang merumuskan peraturan bupati (perbup) tentang prokes yang isinya penegasan sanksi terhadap pelanggar prokes. Tidak lagi sifatnya sosial, melainkan sudah dirumuskan berupa sanksi denda.

“Untuk menyusun peraturan itu kami belajar ke DKI Jakarta dan Bandung yang sudah lebih dulu menerapkan hal itu. Penyusunannya kita percepat dengan waktu sosialisasi kepada masyarakat hanya seminggu sebelum akhirnya diterapkan,” kata dia.

Terkait pembasatan sosial disaaat Purwakarta masuk zona merah Covid-19, Anne kembali menegaskan tidak akan mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Akan tetapi tetap menggunakan pembatasan sosial berskala mikro.

“Sehingga status zonasi bisa terkoreksi dari merah menjadi oranye,” tambah dia.

Anne menambahkan, dalam pengendalian dan pencegahan penyebaran virus diperlukan upaya yang efektif. Adapun hal yang paling efektif itu harus bersifat antisipatif. Yakni, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, misalnya dalam menjaga kebersihan dan meningkatkan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian, tetap menjaga jarak dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar. (Asep Mulyana)