Kepala Daerah yang Langgar Prokes Terancam Copot Jabatan, Begini Reaksi Bima Arya

Kepala Daerah yang Langgar Prokes Terancam Copot Jabatan, Begini Reaksi Bima Arya
Wali Kota Bogor Bima Arya. (Rizki Mauludi)

INILAH, Bogor - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto angkat bicara terkait ramainya isu ancaman pencopotan jabatan untuk kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan. Menurutnya, harus ada proses panjang yang harus ditempuh untuk melengserkan seorang kepala daerah.

"Kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat, itu filosofinya sehingga tidak begitu saja bisa diberhentikan. Namun undang undang itu mengatur apabila kepala daerah memang tidak bisa melaksanakan kewajibannya atau melanggar undang-undang itu ada jalan untuk memberihentikan. Tetapi itu prosesnya panjang dan harus ada pembuktian, agar tidak ada politisisasi. Jadi tidak seperti di jaman dahulu kepala daerah ketika ditunjuk langsung bisa dicopot dan sebagainya sekarang enggak," ungkap Bima didepan Balai Kota Bogor pada Kamis (19/11/2020) siang.

Bima menegaskan fungsi seorang kepala daerah sebagai pelindung warga. Hanya saja, kata dia, pelanggaran protokol kesehatan adalah persoalan lain.

"Kenapa? karena tidak bisa disimpulkan begitu saja. Kalau kinerja diadili, ya ketika pemilu ada sanksi sosial kinerja. Tapi kalau ada perbuatan kriminal ada undang-undang yang dilanggar itu boleh diberhentikan. Nah itulah yang harus dibuktikan," tambah Bima.

Artinya, lanut Bima, tidak bisa diambil kesimpulan begitu saja soal pelanggaran prokes seorang kepala daerah. Bisa saja, pelanggaran itu terjadi tanpa disadari.

"Ya, enggak bisa, kan harus didalami kenapa kerumunan terjadi, apa motifnya, apa langkah kepala daerah, misalnya sekarang akan ada demo, saya berikan surat bahwa jangan demo. Nah ini ikhtiar kami begitu, tapi ketika mereka tetap demo apakah kemudian saya harus dicopot?, kan enggak juga serta harus dilihat. Saya lihat itikadnya baik pak menteri, tapi harus hati-hati," terangnya.

Bima menegaskan, upaya penegakan protokol kesehatan kuncinya adalah kordinasi dan sinergi kepala daerah.

"Tetapi ini bisa diantisipasi lebih awal, dengan kordinasi Forkompimda, jadi ketika ada informasi kami akan putuskan sangat mungkin itu tidak diizinkan. Itu banyak terjadi di Kota Bogor, kemudian di sekat-sekat serta lainnya," tegasnya. (Rizki Mauludi)