Kebijakan P3K Dinilai Belum Akomodasi Guru Honorer dan Bebani Pemda

Kebijakan P3K Dinilai Belum Akomodasi Guru Honorer dan Bebani Pemda

INILAH, Bandung-Ketua Tim Pemenangan Pemilu Wilayah (TPPW) PKS Jawa Barat (Jabar) Haru Suandharu menyoroti kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Menurut dia, kebijakan pemerintah pusat itu merugikan guru honorer dan membebani anggaran daerah.

Haru Suandharu sampaikan, kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K dan Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2018 tersebut belum mengakomodasi harapan guru honorer. Khususnya yang sudah mengabdi cukup lama untuk menjadi P3K.

"P3K ini belum bisa menjawab kebutuhan guru honorer. Saya mendengarkan aspirasi dari mereka, mereka masih merasa belum terakomodasi, baik dari kuotanya maupun persyaratan yang begitu banyak" ujar Haru.

Sekretaris Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) Jabar ini juga menilai kebijakan P3K tidak dapat memenuhi harapan guru honorer untuk mendapatkan jenjang karir yang jelas. "Begitupun besaran honornya," imbuh Haru.

Yang dia soroti, kebijakan tersebut malah membebani pemerintah daerah. Pasalnya, meskipun pemerintah pusat yang menentukan rekrutmen hingga kuota P3K, namun beban honor P3K menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Seharusnya, kata dia, pemerintah pusat  berkomunikasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah terkait proses rekrutmen. Terutama kuota P3K yang dibutuhkan sesuai kemampuan anggaran daerah masing-masing. Dia mencontohkan, di Kota Bandung, kuota P3K-nya hanya untuk 313 orang, sedangkan jumlah guru honorer lebih dari 1.500 orang. Sehingga, masih sangat banyak guru honorer yang belum terakomodasi.

"Kalau mau pusat menentukan kuota, silakan pusat yang bayar. Tapi kalau menyerahkan kepada daerah, biar daerah juga ikut menentukan kuotanya. Karena kami juga ingin meyelesaikan masalah guru honorer di kota kami. Itu yang saya kira belum terakomodasi di PP 49 tahun 2018," kata Haru.

Haru sampaikan, banyaknya keluhan terkait PP 49 Tahun 2018 dan UU ASN tentang P3K membuat para guru honorer menjadi skeptis dengan dua kebijakan tersebut. Bahkan, Haru menyebut, kebijakan tersebut hanyalah akal-akalan pemerintah untuk menyiasati persoalan anggaran yang terbatas.

Bisa jadi, kata dia, itu karena pemerintah pusat dihadapkan dengan masalah ketersediaan dana, sehingga peraturannya dibuat sulit.

"Jadi seperti perusahaan, merekrut buruh di sebuah perusahaan. Jadi banyak upaya ngeles yang kita lihat, Mestinya ini bukan antara perusahaan dengan buruhnya, ini antarnegara dengan warganya. Mereka itu kan ingin mendapat apresiasi, mendapatkan perhatian ada jenjang karir dan kesejahteraan," paparnya.

Lebih lanjut, Haru katakan, jika pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, maka pihaknya akan mengupayakan revisi PP 49 tahun 2018 dan UU ASN Tahun tentang P3K agar harapan dan keinginan guru honorer terpenuhi.

"Kita akan komunikasikan dengan teman-teman di DPRI RI supaya Undang Undang ASN ini kita tinjau lagi. Setelah uji coba selama dua tahun perlu kita cek lagi. Kemudian PP 49 2018 juga kita tinjau, tapi saya minta nanti saja setelah pilpres selesai. Baru kita bicara soal PP 49 tahun 2018 supaya keberpihakan kepada guru honorer lebih kuat dengan situasi politik yang baru," pungkasnya.(*)

Loading...