Keterbatasan Anggaran, Program Sungai Cileungsi Bersih Tak Maksimal

Keterbatasan Anggaran, Program Sungai Cileungsi Bersih Tak Maksimal
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor hanya bisa menginspeksi 15 pabrik yang berada di daerah aliran sungai (DAS) Cikeas dan Cileungsi pada 2020 ini.

Padahal, untuk mewujudkan slogan sungai Cileungsi bersih dari limbah pabrik maupun sampah, mereka setidaknya harus menginspeksi atau memeriksa kondisi Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) di ratusan pabrik.

"Sampai Desember, DLH Kabupaten Bogor hanya mendapat kuota pemeriksaan IPAL 15 pabrik, hal itu karena keterbatasan anggaran dimana sebelumnya terkena refocusing anggaran untuk digeser ke anggaran penangganan Covid-19," ucap Kasi Pengendalian Pencemaran DLH Kabupaten Bogor Sugeng Suwanda kepada wartawan, Minggu (22/11/2020).

Dia menerangkan, ke-15 pabrik yang sudah ataupun akan diinspeksi berada di Kecamatan Cileungsi, Gunung Putri, Klapanunggal, Citeureup ataupun Babakan Madang.

"Pabrik yang akan kami periksa bersama Polres Bogor dan Kodim 0621 ialah pabrik yang berada di DAS Sungai Cikeas dan Cileungsi, mulai dari hulu yaitu Kecamatan Babakaj Madang hingga hilir Kecamatan Cileungsi," terangnya.

Sugeng menuturkan hasil inspeksi ke 4 pabrik yang sudah dilakukan oleh tim gabungan Satgas Sungai Cileungsi dan Cikeas, ada yang 'pemain' baru, juga ada yang 'pemain' lama dimana sebelumnya pernah diserahkan ke Polda Jawa Barat.

"Ada pabrik atau 'pemain' yang baru ketahuan membuang limbahnya ke saluran air milik masyarakat, tetapi sebenarnya sudah lama kami awasi karena ada laporan masyarakat. Selain itu ternyata ada juga 'pemain' yang tidak kapok hingga kembali membuang limbah asbesnya, padahal tahun lalu berkasnya sudah dilimpahkan ke Polda Jawa Barat," tutur Sugeng.

Bagi pabrik yang bandel membuang limbahnya ke aliras air masyarakat, ia memaparkan pemilik atau manajemen pabrik tesebut akan diancam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan ancaman maksimal penjara 3 tahun dan denda  maksimal Rp3 miliar.

"Mereka kami ancam dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan ancaman maksimal penjara 3 tahun dan denda  maksimal Rp3 miliar," paparnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Komunitas Peduli Cikeas Cileungsi (KP2C) Puarman menjelaskan  setiap tahun pembuangan limbah ke Sungai Cileungsi dan Cikeas terus terulang, seperti yang terjadi di Desa Ciangsana, Kecamatan Cileungsi.

"Seperti biasa, pembuangan limbah ke dua sungai ini terus terulang dimana prakiraan kami dari pabrik laundry karena melihat buih-buih yang ada di Sungai Cileungsi. Kami minta giat insepeksi IPAL ke pabrik-pabrik atau patroli sungai ditingkatkan lagi porsinya," jelas Puarman. (Reza Zurifwan)