Pengamat: Pembelajaran Tatap Muka Harus Berdasarkan Tolok Ukur Ilmiah

Pengamat: Pembelajaran Tatap Muka Harus Berdasarkan Tolok Ukur Ilmiah
istimewa

INILAH, Bandung - Baru-baru ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan pada Januari 2021 mendatang pembelajaran tatap muka akan diberlakukan. Pembukaan sekolah tidak lagi berdasarkan peta zonasi risiko corona. Semua keputusan di tangan pemerintahan Daerah (Pemda) yang berkoordinasi dengan kepala sekolah dan orang tua.

Melihat hal tersebut, penggiat pendidikan Dan Satriana mengatakan pertimbangan untuk meliburkan sekolah dan menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) adalah kondisi pandemi yang dikhawatirkan akan mengancam kesehatan dan keselamatan warga sekolah.

Seharusnya, kata Dan, pertimbangan yang sama digunakan untuk menyelenggarakan kembali pembelajaran tatap muka. Bukan dengan alasan lain, apalagi kalau alasannya ketidakmampuan memperbaiki proses PJJ ini.

"Dengan kata lain, seharusnya waktu pembelajaran tatap muka jangan ditentukan sekarang. Kita tetap harus menunggu dan mendasarkan keputusan tersebut kepada perkembangan kondisi pandemi dan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan pandemi ini berdasarkan tolok ukur yang ilmiah," ujar Dan, Minggu (22/11/2020).

Menurut dia, dalam konteks program penanganan Covid-19, kebijakan ini dapat berpotensi mengaburkan kembali strategi penanganan Covid-19 yang membutuhkan keselarasan dan konsistensi semua pihak. Sudah terlalu sering menyaksikan berbagai kebijakan yang tidak sinkron antar instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Semisal dalam kebijakan Kemendikbud terbaru disebutkan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka dapat dilakukan di semua wilayah tanpa mempertimbangkan status zona resikonya. Padahal pemerintah dan Gugus Tugas memiliki kebijakan pembatasan beberapa kegiatan berdasarkan zona resiko setiap daerah.

"Kita juga tidak dapat mengabaikan data mengenai penularan Covid-19 di 27 pondok pesantren yang sebelumnya sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Sampai awal bulan Oktober lalu tercatat terjadi penyebaran Covid-19 di 27 pasantren yang telah menyebabkan 1.400 santri yang positif. Meski proses pembelajarannya di pasantren dan sekolah dapat berbeda, tentu kita tidak dapat menjamin interaksi antara siswa, guru di sekolah, dan keluarganya akan terbebas dari potensi penularan Covid-19," papar Dan.

Dia menambahkan PJJ dahulu ditetapkan karena pertimbangan mengutamakan keselamatan dan kesehatan anak-anak, guru, dan orangtua di masa pandemi ini. Jadi selama belum dapat mengendalikan pandemi ini, maka kebijakan mengirimkan anak terlibat dalam kegiatan yang berpotensi menularkan Covid-19 adalah tindakan yang gegabah dan tidak berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan data yang akurat.

Seharusnya kata Dan, pemerintah tetap fokus mengatasi kendala dalam PJJ, seperti peningkatan kemampuan pemanfaatan media belajar digital, pengembangan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi saat ini, maupun pendampingan pada orangtua dan peserta didik.

"Meski saya melihat sudah ada bebeapa kebijakan yang mendukung perbaikan pembelajaran jarak jauh,kebijakan tersebut belum terasa dampaknya di lapangan. Belum banyak perubahan yang terjadi dan akhirnya menyebabkan pembelajaran jarak jauh masih menemui berbagai kendala yang menyulitkan terutama bari para guru, orangtua, dan peserta didik," imbuhnya.

Dia berharap pihaknya tetap konsisiten mengutamakan Kesehatan dan keselamatan dalam pandemi ini, terutama anak-anak. Persoalan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sampai tuntas adalah mengatasi berbagai kendala dalam proses pembelajaran jarak jauh.

"Pilihan kembali menyelenggarakan tatap muka adalah pilihan yang dapat diambil ketika kita sudah dianggap mampu mengendalikan pandemi ini. Pertimbangan ini rasanya juga digunakan di negara lain," pungkas Dan. (Okky Adiana)