Kementerian PUPR Ingkar Janji Biayai Pembangunan Jalan Puncak II

Kementerian PUPR Ingkar Janji Biayai Pembangunan Jalan Puncak II
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ingkar janji dalam rencana membiayai pembangunan Jalan Poros Tengah Timur (PTT) atau Puncak II. Justru, pemerintah pusat lebih memilih melebarkan Jalan Raya Puncak (Puncak I).

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Mulyadi pun mengaku kecewa. Bukan hanya karena merasa dingkari, tetapi juga karena dampak dinamika lapangan lainnya yang bisa berefek negatif.

"Kementerian PUPR tidak menepati janjinya yaitu bakal menganggarkan pembiayaan pembangunan Jalan Puncak II karena mereka lebih memilih untuk melebarkan Jalan Raya Puncak I. Hal ini membuat saya kecewa," ujar Mulyadi kepada wartawan, Minggu (22/11/2020).

Dia menegaskan, langkah pelebaran Jalan Raya Puncak I ini tidak menghitung potensi longsor ataupun bencana alam lainnya.

"Saya melihat Jalan Raya Puncak I itu di beberapa titik sulit untuk dilebarkan, berpotensi bencana alam longsor dan merepotkan karena harus ada pembebasan lahan yang harganya terbilang mahal," tegasnya.

Mulyadi menuturkan, Kementerian PUPR tidak memikirkan kondisi masyarakat Puncak II yang penuh keterbatasan akses jalan, akses meraih ekonomi yang lebih baik, akses menuju fasilitas pendidikan, akses menuju fasilitas kesehatan dan lainnya.

"Dibalik gemerlapnya wisata di Puncak I, ada masyarakat Puncak II yang penuh keterbatasan hinga ada beberapa kampung atau desa di sana yang masuk kategori tertinggal. Sayangnya hal ini tidak dipikirkan oleh KemenPU-Pera kalau pembangunan Jalan Puncak II bakal ada pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitarnya. Mereka hanya khawatir bahwa pembangunan Jalan Puncak II hanya bakal menguntungkan pengusaha yang memiliki tanah di sana," tutur Mulyadi.

Mantan Ketua DPD Partai Gerindra Jabar itu menegaskan, pembukaan ataupun pembangunan Jalan Puncak II ini sangat strategis hingga karena pembiayaannya yang cukup besar maka harus dibiayai oleh pemerintah pusat.

"Kawasan  Puncak bukanlah wajah Kabupaten Bogor tetapi wajah nasional hingga pembangunan Jalan Puncak II harus dibiayai oleh pemerintah pusat," tegasnya.

Dihubungi terpisah, Komandan Kodim 0621 Kabupaten Bogor Letkol (Inf) Sukur Hermanto menjelaskan progres proyek pembukaan pembangunan Jalan Puncak II yang menelan biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tingkat II sebesar Rp5 miliar. 

"Proyek pembangunan Jalan Puncak II yang kami kerjakan melalui program Karya Bakti TNI ini sudah melebihi 60 persen progresnya. Pekerjaan tersisa membangun drainase dan dinding penahan tanah. Sesuai harapan Pemkab Bogor, dengan adanya proyek ini ke depan pemerintah pusat mau membiayai pembangunan Jalan Puncak II," jelasnya. (Reza Zurifwan)