Pembelajaran Tatap Muka Bakal Dilakukan, Pemerintah Harus Opsional 

Pembelajaran Tatap Muka Bakal Dilakukan, Pemerintah Harus Opsional 
istimewa

INILAH, Bandung - Baru-baru ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyampaikan pada Januari 2021 mendatang sekolah tatap muka akan diberlakukan. Mulai dari jenjang PAUD hingga pendidikan tinggi. Namun, semua keputusan ada di tangan pemerintahan daerah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan orang tua.

Menyikapi hal itu, Guru Besar UPI dan Pengamat Kebijakan Pendidikan Cecep Darmawan mengatakan pembelajaran tatap muka harus opsional. Ketika orang tua masih belum mengizinkan pembelajaran tatap muka, terutama anak-anak TK, SD dan SMP keberatannya itu harus diapresiasi. Artinya, jangan sampai dipaksakan karena faktor kesehatan itu faktor utama.

Kedua, pemerintah dan pemda itu harus lebih selektif. Hanya sekolah yang sungguh-sungguh saja dengan menerapkan atau memenuhi protokol kesehatan. Kalau memungkinkan, siswa dan gurunya harus di swab terlebih dahulu.

Ketiga, bagaimana protokol kesehatan mulai dari mencuci tangan, jaga jarak, memakai masker dalam proses pembelajaran harus secara ketat diterapkan.

"Saya tidak begitu yakin semua sekolah bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Jangankan di masa pandemi, yang normal aja sejumlah sekolah masih banyak yang belum memenuhi standar-standar pendidikan," ujar Cecep, Senin (23/11/2020).

Menurutnya, pembelajaran tatap muka harus dipertimbangkan dengan sangat matang. Sebaiknya, langkah pertama yag dilakukan yakni tahap uji coba.  Beberapa sekolah yang telah memenuhi standar fasilitas atau protokol kesehatan yang memadai dibuka, terus adakah evaluasi dalam beberapa waktu. 

"Belum dibuka pembelajaran tatap muka aja, sejumlah warga yang terkena Covid masih banyak dan beberapa rumah sakit penuh dengan pasien Covid," imbuhnya.

Dia memaparkan, pemerintah boleh saja melakukan sekolah tatap muka, tapi harus ada evaluasi terlebih dahulu, jangan semuanya menyerahkan ke Pemda. Artinya peran pemerintah pusat juga tidak begitu saja lepas tangan. Harus ada fasilitasi atau bantuan dari pemerintah pusat dan daerah bagi sekolah yang belum layak memenuhi standar  pembelajaran tatap muka, khususnya standar fasilitas sebagimana dipersyaratkan. Mungkin kalau diperkotaan relatif mudah aksesnya. Tapi bagaimana bagi sekolah-sekolah perbatasan misalnya, perlu perhatian khusus .

"Menurut saya, apakah zona kuning, merah, dan hitam itu perlu dipertimbangkan. Saya ingin menyarankan, ada orang tua yang menjemput, terutama anak SD. Kalau tidak dijemput bagaimana, apakah ada standar protokol kesehatan tidak," paparnya.

Selain itu, proses pembelajarannya harus disesuaikan misalnya luring dan daring. Mungkin siswa tidak setiap hari ke sekolah, maksimal, kalau ada 30 siswa, hanya 10 orang siswa yang hadir melalui sistem gilir. Sekolah itu harus dioptimalkan dengan tatap muka, bagi bahasan yang perlu tatap muka asja. Keperluan tatap muka itu seperti praktik dan  labolatorium, jauh lebih penting  dibanding mata pelajaran yang mungkin bisa dihapal.

"Harapan saya, faktor kesehatan dan keselamatan yang utama, makanya jangan sampai salah. Jadi, pemerintah daerah dan pemerintah pusat sampai ke pihak sekolah dan orang tua termasuk media harus bertanggung jawab dan harus ada edukasi. Pada prinsipnya, pembelajaran tatap muda harus opsional. Makanya, pemerintahan kabupaten/ kota harus memastikan dulu, dan pemerintah pusat harus menjadi fasilitator dan regulator," pungkasnya. (Okky Adiana)