Waduh, Keputusan Eksisting Jalan Raya Puncak I Tidak Melibatkan Pemda

Waduh, Keputusan Eksisting Jalan Raya Puncak I Tidak Melibatkan Pemda
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Kebijakan eksisting jalan puncak dianggap tidak melibatkan pemerintah daerah. Hal itu menyebabkan pembangunan tidak sesuai fungsi, tak memiliki nilai tambah, dan mengevaluasi dampak negatif.

Hal itu dikatakan anggota Komisi V DPR RI Mulyadi dalam rapat dengar pendapat wakil rakyat dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), dan instansi terkait lainnya.

"Pemerintah pusat harus mereset tata kelola pembangunan jalan atau insfrastruktur lainnya sesuai fungsi, nilai tambah dan mengevaluasi jika ada potensi dampak negatif. Saya melihat keputusan batalnya pembangunan Jalan Poros Tengah Timur (PTT) dan dialihkan ke  proyek eksisting Jalan Raya Puncak I itu tidak sesuai kebutuhan yang diajukan Pemkab Bogor, Pemkab Cianjur dan Pemprov Jawa Barat," kata Mulyadi kepada wartawan, Senin (23/11/2020).

Politisi Partai Gerindra ini melihat ada pemaksaan dalam proyek eksisting Jalan Raya Puncak I, terlebih dalam mengambil kebijakan tersebut tanpa mendengarkan pemerintah daerah.

"Harusnya pemerintaj pusat dalam proses mengambil sebuah kebijakan itu harus mendengarkan kebutuhan pemerintah daerah setempat dan bukannya memaksakan kehendak," sambungnya.

Dalam contoh proyek eksisting Jalan Raya Puncak I, tutur Mulyadi harusnya pemerintah pusat memiliki kajian, baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya.

"Jalan Raya Puncak I itu kalau libur panjang macetnya luar biasa dimana untuk menempuh jarak 10 Km kita harus mencapainya dalam kurun waktu 7 jam, bagi saya solusi terbaik dalam mengurai kemacetan lalu lintas kendaraan di Jalan Raya Puncak I itu  dengan membangun Jalan Puncak II hingga ada pengalihan arus kendaraan yang cukup besar baik menuju Kabupaten Cianjur maupun daerah lainnya," tutur Mulyadi.

Dihubungi terpisah, Bupati Bogor Ade Yasin menjelaskan selain akan mengatasi kemacetan lalu lintas di Kawasan Puncak, Jalan PTT atau Puncak II juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukamakmur, Citeureup, Babakan Madang dan sekitarnya, 

"Dengan adanya Jalan Puncak II, saya menjamin 40 persen kemacetan lalu lintas di Kawasan Puncak akan berkurang. Selain itu pendapatan ekonomi masyarakat sekitar bakal meningkat karena tumbuhnya dunia pariwisata dan pertanian," jelas Ade. (Reza Zurifwan)