Bupati Cirebon Sempat Emosi dalam  Forum BPNT

Bupati Cirebon Sempat Emosi dalam  Forum BPNT
istimewa

INILAH, Cirebon - Bupati Cirebon, Imron, sempat emosi saat rapat dengan tim Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Imron mengaku tidak terima dengan banyaknya laporan kinerja tim BPNT, khususnya dugaan banyaknya kebutuhan pangan yang diduga tidak sesuai dengan kualitas.

Imron berkomitmen akan segera menyelesaikan Polemik terkait program BPNT. 

Rapatnya sendiri dihadiri Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi, Dinas Sosial selaku Dinas Teknis, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) selaku pihak yang bersinggungan langsung dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Saya mengumpulkan TKSK, Dinsos, dan Sekda karena sering mendengar jika penyaluran bantuan terjadi masalah. Kasian, ini kebutuhan orang miskin. Jangan ada yang bermain main dengan masalah ini. Saya bisa marah," aku Imron, Selasa(24/11/2020)

 

Menurutnya, pertemuan itu bertujuan untuk menguraikan masalah, lalu menyelesaikan. Ini supaya masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan dalam penyaluran BPNT.

Menanggapi soal dugaan monopoli oleh sejumlah suplayer, Imron meminta supaya mengikuti aturan yang berlaku. Terlebih, masalah kualitas komoditi yang disalurkan bagi masyarakat.

 

"Saya tidak menutup suplayer, akan tetapi harus mengikuti aturan yang berlaku, jangan nyari untung dari program bantuan untuk masyarakat," ungkapnya.

 

Ia juga menekankan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam program BPNT, agar penerima jangan sampai dirugikan oleh program pemerintah. Dia meminta, supaya pengusaha lokal dilibatkan dan tidak dimonopoli orang-orang tertentu. Anehnya, dia menemukan bahwa suplayer dimonopoli orang diluar Kabupaten Cirebon. Sedangkan suplayer lokal, justru diabaikan.

 

"Kualitas komoditi yang saat ini banyak ditemukan tidak sesuai standar dan kami akan segera menyelesaikan persoalan ini. Saya perintahkan, tim koordinasi harus diperkuat dalam melakukan pengawasan agar bantuan tepat sasaran. Nanti, pengusaha lokal harus terlibat," jelasnya.

 

Sementara itu, Sekda Rahmat Sutrisno yang juga selaku Ketua Tim Koordinasi, mengaku belum pernah mendapatkan pengaduan dari penerima bantuan. Harusnya, kalau ada yang dirugikan segera melangkan aduan, dilengkapi dengan bukti-bukti otentik.

 

"Saya pribadi belum pernah mendapat pengaduan resmi dari masyarakat yang dirugikan secara kualitas, terutama soal jumlah komoditi. Kalau ada bukti, silahkan laporkan kepada kami, nanti kami akan berikan sanksi," tantang Rahmat.

 

Rahmat menambahkan, dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan kembali dengan  Dinas Sosial dan Tim Koordinasi tingkat kecamatan. Tujuannya, untuk melindungi Keluarga Penerima Manfaat (KPM ).

Disinggung soal tidak adanya pengawasan selama proses penyaluran BPNT, Rahmat mengaku jika pengawasan secara ketat akan segera lakukan. Kemudian, Rahmat pun menyinggung soal E-waroeng yang nantinya juga tidak luput dalam pengawasan serta akan ditata ulang.

 

"Yang pasti pengawasan ketat dalam proses penyaluran akan kita lakukan, begitu juga berlaku untuk E-waroeng," tukasnya. (maman suharman)