Ketua Komisi V DPRD Jabar: Pemerintah Harus Peduli Kesejahteraan Guru

Ketua Komisi V DPRD Jabar: Pemerintah Harus Peduli Kesejahteraan Guru

INILAH, Bandung – Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dadang Kurniawan menyayangkan, belum adanya kepedulian lebih terhadap kesejahteraan guru. Dia mengatakan, selaku pemegang tongkat estafet terakhir dalam mencetak calon penerus bangsa. Sudah seharusnya kebutuhan guru menjadi prioritas utama, dalam pembangunan.

Sejarah membuktikan sekaligus mencontohkan, negara maju seperti Jepang dan Malaysia kata Dadang, berhasil seperti sekarang karena tidak lepas dari fokus pada prioritas utama mereka dalam dunia pendidikan. Hal itu menurutnya seharusnya sudah menjadi contoh nyata bagi pemerintah, untuk diikuti.

“Tidak dapat dipungkiri, persoalan pendidikan di kita. Semakin kesini, makin parah. Pemerintah harus peduli kesejahteraan guru. Harus peka terhadap persoalan guru, karena mereka ini adalah pemegang tongkat estafet terakhir untuk bangsa ini. Termasuk Jawa Barat. Sejarah membuktikan itu. Negara bisa maju dan besar, karena sangat responsif terhadap pendidikan. Contoh Jepang, ketika perang dunia kedua. Saat Hiroshima dan Nagasaki di bom dan akhirnya banyak korban. Pendataan mereka bukan berapa jumlah tentara yang selamat. Tetapi berapa guru yang selamat. Itu yang ditanya pertama kali,” cerita anggota Fraksi Partai Gerindra tersebut kepada INILAH, Selasa (24/11/2020).

“Selain itu Malaysia, ketika tahun 80-an. Ketika mereka kekurangan guru. Mereka sampai ambil guru dari Indonesia. Akhirnya tidak butuh waktu yang lama, Malaysia bisa menjadi satu negara besar. Ini merupkan contoh nyata, yang seharusnya bisa kita tiru. Ini bukti bahwa betapa pentingnya bangsa akan guru. Menurut saya, dalam sejarah apapun. Guru selalu menjadi tolok ukur maju tidaknya sebuah negara. Jadi sudah seharusnya pemerintah peduli akan hal itu,” sambungnya.

Dia melanjutkan, khusus Jawa Barat saat ini sudah ada perbaikan dalam dunia pendidikan. Ini dibuktikan dengan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang didata oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sebelumnya berada di urutan terakhir dari 34 provinsi, sekarang naik menjadi urutan ke 20. Hal tersebut bisa terjadi kata dia, tidak lepas dari kreativitas guru di dunia pendidikan.

“Sekarang Jawa Barat dalam track yang bagus. Jangan sampai menurun lagi. IPP kita naik karena ada faktor pendidikan yang grafiknya naik. Salah satu faktor pendukungnya, karena ada inovasi dari guru. Terus terang, saya ada kekhawatiran jika persoalan para guru ini tidak segera diselesaikan. Kondisi kita akan semakin sulit,” ujarnya.

Terkait tidak seimbangnya tambal sulam jumlah guru yang pensiun dengan pengangkatan status tenaga pendidik honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) sebagai pengganti, diakui Dadang sebagai salah satu masalah besar bak bom waktu yang bisa saja meledak. Dia berharap, interaksi langsung antara guru honorer dengan anggota DPR-RI dalam acara sosialisasi empat pilar kebangsaan di Kabupaten Bandung pada 11 November silam, dapat menjembatani agar persoalan tersebut bisa teratasi.

“Kalau tidak salah, ada sekitar 61 persen di 2021 nanti guru di Jawa Barat pensiun. Sementara pengangkatan baru sekitar 10 persen. Apa yang terjadi ini, sangat disayangkan karena tidak ada regenerasi. Tapi kita berharap, dari acara sosialisasi empat pilar MPR kemarin. Dimana disana ada anggota DPR-RI dari Komisi X yang membidangi pendidikan, dalam pemerintah pusat dan guru honorer yang menjadi pesertanya. Dapat menjembatani dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah, agar kesejahteraan guru ini harus ditingkatkan. Bukan hanya Jabar, tetapi di seluruh daerah di Indonesia pastinya mengharapkan hal yang sama,” ucapnya.

Terlebih kata dia, sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 4 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat 1. Menerangkan bahwa sekurang-kurangnya 20 persen baik dari APBN maupun APBD, harus dialokasikan untuk pendidikan. Dia menilai, seharusnya dari angka tersebut bisa menutupi kebutuhan pengangkatan jumlah guru dan meningkatkan kesejahterannya.

“Kita semua sudah sepakat, melalui udang-undang dimana anggaran dari APBD dan APBN 20 persen itu dialokasikan untuk pendidikan. Saya pikir, dengan angka itu cukup untuk menggantikan guru yang pensiun dan lebih peduli terhadap kesejahteraannya. Jadi sudah saatnya pemerintah pusat untuk segera berbuat. Bukan lagi kebijakan tapi keharusa, bahwa urgensi terhadap guru ini sangat tinggi dan harus segera ditangani. Toh aturannya seperti apa, terserah. Yang jelas kita harus pikirkan kesejahteraan mereka. Kami di Komisi V yang memang membidangi itu, akan selalu jadi perhatian kami dan kami kawal terus,” lanjutnya.

                Mengenai keberlangsungan program bantuan pemerintah provinsi (Pemprov) dalam subsidi SPP gratis bagi siswa, wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bandung ini mengatakan, sempat terjadi perdebatan karena ada wacana kebijakan tersebut diminta untuk ditunda karena dampak dari pandemi Covid-19. Meski pada akhirnya tetap berjalan, mengingat program tersebut sudah digaungkan kepada masyarakat, dalam rangka bentuk kepedulian pemerintah bagi peserta didik.

 “Kemarin sempat ada keinginan mau dihentikan, karena pendapatan daerah menurun karena Covid-19. Ada permintaan tiga bulan bantuan SPP gratis dihentikan dulu. Tapi kami tidak terima. Kami tetap perjuangkan dan menolak keinginan tersebut. Kami meminta tetap harus dilaksanakan, karena selain kita sudah sosialisasikan dan juga menjadi agenda dalam visi dan misi. Di lapangan isu itu juga kencang. Walaupun nilai bantuannya hanya 1,7 juta rupiah dan tidak cukup karena satu siswa itu sudah ditentukan, SMA Rp 4,5 juta dan SMK Rp 5 juta. Belum mencukupi akan kebutuhan sekolah. Tetapi kita tetap bertahan, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan,” terangnya.

Sementara itu, mengenai perkembangan pendidikan jarak jauh (PJJ) saat ini. Dadang menilai kebijakan tersebut tidak efektif, bahkan menambah beban baru bagi orangtua siswa. Menurutnya, pemerintah harus berani ambil sikap sebab dari hasil peninjauan di lapangan. Program tersebut tidak berpengaruh banyak dalam upaya pencegahan penularan pandemi, sebab banyak siswa sekolah yang justru berkeliaran karena waktu kosong.

 “Menurut saya pribadi, lebih baik mulai hari ini sekolah dinormalkan kembali. Tetapi dengan peraturan protokol kesehatan yang lebih ketat. Pertama, selain pendidikan ini menjadi barometer maju mundurnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan IPP. Pelaksanaan PJJ juga nyatanya tidak efektif. Pandangan saya, Kementerian Pendidikan ataupun Dinas Pendidikan harus berani melakukan itu. Sebab risiko lebih tinggi dengan adanya PJJ ini. Sebab waktu belajar mereka dirumah terbatas. Lalu, kemampuan orangtua dalam mengawasi juga terbatas. Pada akhirnya mereka jadi liar dan berkumpul di suatu tempat. Ya sama-sama saja,” ujarnya.

 “Pada saat ini, sudah lah. Pemerinta jangan terlalu banyak pertimbangan. Normalkan saja. Tetapi pengawasan diperketat dan diawasi. Fasilitas untuk itu diawasi. Kalau perlu, pada saat ini ada anggaran. Buat fasilitas pendukung seperti membuat sekat antar meja atau kursi. Jadi dibatasi. Itu lebih baik, dibanding saat ini bertahan dengan PJJ. Sebab risiko penularan semakin tinggi ketika anak berkeliaran. Ketika waktu yang seharusnya jam sekolah mereka di sekolah. Sekarang dirumah, dengan jadwal sekolahnya yang terbatas. Belum lagi pengawasan dan pengawalan dirumah juga belum tentu efektif. Beda jika di sekolah. Pasti akan lebih terawasi. Sosialisasi agar mereka untuk taat pada protokol kesehatan pun lebih efektif jika di sekolah. Belum lagi persoalan kebutuhan seperti alat pendukung kegiatan belajar mereka seperti handphone atau laptop. Kemudian soal kuota dan sinyal. Di kota sih mungkin saja bisa dilakukan, tetapi di daerah? Jangan berpikir bahwa kebijakan itu bisa dilakukan merata. Kabupaten Bandung saja, Pangalengan contohnya yang jaraknya hanya 25 kilometer dari Kota Bandung. Masih banyak desa yang tidak ada sinyal dan alatnya. Saya pribadi, apapun argumentasinya. Hayu kita bahas, apa bedanya belajar dirumah dengan sekolah untuk sekarang ini. Saya sebagai orangtua siswa, terus terang sangat bergantung dengan pendidik di sekolah. Khususnya dalam situasi saat ini,” tandasnya. (Yuliantono)