Terapkan Prokes, Menteri Sosial dan Menteri KUKM Kunjungi Penerima Prokus

Terapkan Prokes, Menteri Sosial dan Menteri KUKM Kunjungi Penerima Prokus
Foto: Ahmad Sayuti

INILAH, Ngamprah - Dengan tetap menjalankan protokol kesehatan Menteri Sosial Juliari P Batubara serta Menteri Koperasi dan UKM (KUKM) Teten Masduki meninjau langsung aktivitas para penerima Program Kewirausahaan Sosial (Prokus) di Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (24/11/2020).

Rombongan kedua menteri pertama kali tiba di Desa Sindangkerta, Kecamatan Sindangkerta milik Yani Suryani, pengrajin makanan comring bermerek 'Raja Rasa' yang sudah berjalan sejak 2007. Rombongan kemudian melanjutkan kunjungan ke kediaman Waliah, peserta Prokus lainnya di Desa Batulayang Kecamatan Cililin, dengan skala usaha kuliner produk minuman. Di sela-sela kunjungannya, Mensos mengaku bangga karena para wirausahawan bisa membangun usahanya.

"Moment seperti ini yang selalu saya tunggu, menyaksikan adanya peningkatan kesejahteraan para penerima manfaat. Melalui intervensi pemberdayaan keluarga pra sejahtera yang telah graduasi. Inilah esensi program Kemensos,"  kata Juliari dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan.

Dia mengingatkan pentingnya pendampingan agar para Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) yang telah graduasi tidak turun kelas kembali.
Kemensos mengucurkan bantuan kewirausahaan sosial yang diberikan kepada penerima bantuan sosial KPM PKH yang menyasar target spesifik yaitu para KPM PKH Graduasi yang memiliki rintisan usaha.

Tujuan pemberian bantuan kewirausahaan sosial ini dalam rangka mengatasi pandemi serta merupakan program reguler Kemensos. Masing-masing penerima mendapat bantuan senilai Rp500 ribu, sehingga Kemensos menghitung total anggaran Bantuan Sosial Insentif Modal Usaha (BSIMU) mencapai Rp5 miliar untuk 10.000 KPM PKH.
    
Dengan bantuan yang diberikan tersebut, diharapkan bisa membuat rintisan usaha ultramikro yang dijalankan KPM PKH Graduasi terus bertahan dalam menghadapi kesulitan akibat pandemi.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto menyampaikan sesuai dengan konsep integrated and sustainability program, kewirausahaan sosial dirancang untuk bisa bersinergi dengan program lain termasuk graduasi KPM PKH yang memiliki rintisan usaha.

"Melalui Prokus, para penerima manfaat diharapkan mampu mengelola modal usaha, memiliki pendapatan berkelanjutan, dan mengalami peningkatkan standar kehidupan," kata Edi.

Prokus Kabupaten Bandung Barat merupakan hasil kerjasama Kemensos dalam hal ini Ditjen Pemberdayaan Sosial dengan Oorange Pusat Inkubator Bisnis Universitas Padjadjaran.

Kepesertaan Prokus dilakukan melalui penyaringan dan validasi KPM PKH graduasi yang memiliki rintisan usaha kemudian dibekali workshop dan pelatihan per klaster di tiap kecamatan.

Selanjutnya, peserta diberikan modal usaha dan pendampingan selama 3 bulan terkait pengelolaan keuangan, pembukuan, dan penumbuhan kebiasaan menabung. Pendampingan dilakukan oleh Mentor Inkubasi Bisnis (MiBi) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Prokus memiliki empat jenis klaster. Yakni, kriya tekstil/fesyen, agribisnis, ritel, dan kuliner. Dengan tiga kategori skala usaha yaitu start up, bagi KPM PKH graduasi yang belum jelas usahanya dan berjalan kurang dari 1 tahun. Scale up bagi yang sudah jelas usahanya dan berjalan lebih dari 1 tahun, serta inkubasi bagi yang sudah lebih maju dan sudah jelas pasarnya. (Ahmad Sayuti)