Ini Alasan Dewan Tolak PEN untuk GOR

Ini Alasan Dewan Tolak PEN untuk GOR
Foto: Rizki Mauludi

INILAH, Bogor - Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PDIP Atty Somaddikarya angkat bicara soal penolakan dan membeberkan alasan dewan menolak pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk revitalisasi GOR Pajajaran sebesar Rp768 miliar.

Atty berpendapat, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe C dianggap lebih bermanfaat dibandingkan untuk GOR Pajajaran. Pasalnya, masyarakat masih kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal di RS swasta, terlebih pasien peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Saya menolak kalau untuk GOR, lebih baik bangun RSUD tipe C, masih banyak masyarakat peserta BPJS-PBI yang dipingpong di RS swasta," ungkap Atty kepada INILAH, Rabu (25/11/2020).

Atty melanjutkan, selain itu dengan menyediakan ambulans di setiap kecamatan dan kelurahan akan lebih bermanfaat juga uang sebesar itu. 

"Ya, jadi setiap kelurahan baiknya punya ambulance, jadi jelas 68 tenaga kerja sopir dibutuhkan untuk membawa ambulans. Iya kan? Menambah lapangan pekerjaan juga," tambah wanita yang akrab disapa Ceu Atty itu.

Dia menegaskan, program prioritas pemerintah harus tertuju pada pemulihan ekonomi. Pembangunan ditengah pandemi harus tepat sasaran, seperti pembangunan infrastruktur jalan alternatif guna menstimulus tumbuhnya perekonomian kecil di wilayah.

"Judulnya saja PEN, ya harus tepat sasaran. Saya setuju jika pinjaman PEN dipergunakan untuk membuka jalur alternatif, itu berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di wilayah kota bogor," tegasnya.

Selain dua sektor tadi, Ceu Atty juga mengungkapkan kekhawatiran bangunan sekolah dan rumah yang tidak layak untuk dihuni.

"Bangun rumah rakyat yang nyaris roboh dan sekolah-sekolah yang jauh dari kata layak sebagai tempat menimba ilmu bagi generasi penerus bangsa kedepannya," terangnya.

Atty memaparkan, peningkatan sumber daya manusia (SDM) pun perlu ditingkatkan, dengan menggelar pelatihan keterampilan, penambahan modal, serta fasilitas tempat usaha bagi para tenaga terampil. Serta menjadikan satu kawasan sebagai wilayah penghasil satu produk yang tidak dimiliki daerah lain.

"Digelar pelatihan sumber daya, keterampilannya ditingkatkan, potensinya digali, yang lulus diberikan modal usaha sebagai binaan pemerintah kota, dibawah naungan dinas koperasi dan umkm. Dan menjadikan satu wilayah tematik penghasil produk yang dimana daerah lain tidak punya. Harus efektif dan inovatif," pungkasnya. (Rizki Mauludi)