Wacana Pansus Covid-19 DPRD Kabupaten Bandung Dinilai Tak Relevan

Wacana Pansus Covid-19 DPRD Kabupaten Bandung Dinilai Tak Relevan

INILAH, Bandung - Munculnya kembali wacana desakan pembentukan Pansus tentang penanggulangan wabah Covid-19 di kalangan fraksi DPRD Kabupaten Bandung mendapat tanggapan berbagai kalangan. Termasuk pengamat politik dari Universitas Nurtanio Djamu Kertabudi.

Menurut Djamu, dari sisi konsep dan kebijakan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menunjukan bahwa DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan.

"Kepala daerah dan anggota DPRD itu sama penerima mandat dari rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar," kata Djamu saat dihubungi, Rabu (25/11/2020).

Dikatakan dia, dengan berkedudukan yang sama antara kepala daerah dan DPRD bisa menjalankan roda pemerintahan daerah untuk tujuan yang sama dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"Artinya dengan konstruksi pemerintahan daerah seperti ini, tidak ada ruang dan spirit untuk saling menjatuhkan diantara kedua lembaga tersebut. Bahkan mereka, dituntut untuk sinergitas dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mencapai tujuan Kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan kehidupan demokrasi, dan terciptanya daya saing kompetitif. Maka dari itu kenegarawanan bagi kedua pihak menjadi kata kuncinya," ujarnya.

Djamu yang juga pakar otonomi daerah menuturkan,, Kabupaten Bandung saat ini tengah menjalankan agenda politik pilkada. Sehingga, konstelasi politik yang sedang terbangun jangan diwarnai dengan  kepentingan politik kelompok.

"Dengan konstelasi politik menunjukan konfigurasi kekuatan yang dipastikan mewarnai proses dinamika di internal Dewan dalam menjalankan fungsinya. Dan dengan sendirinya berdampak pada hubungan kelembagaan antara DPRD dengan Bupati Bandung," katanya.

Djamu menambahkan, di ranah legislatif kembali di ramaikan dengan munculnya wacana pembentukan pansus penanggulangan Covid-19 yang diprakarsai oleh kekuatan empat fraksi DPRD Kabupaten Bandung yaitu Nasdem, PKB, PKS dan PAN. Padahal hal ini, sebelumnya telah tuntas diputuskan Banmus DPRD.

"Katanya, pembentukan pansus tidak diperlukan, dan pelaksanaan fungsi DPRD tentang wabah Covid-19 itu dilakukan oleh alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum Apdesi Kabupaten Bandung Alo Sobirin menegaskan desakan pembentukan Pansus Covid-19 merupakan langkah arogansi sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Bandung. Dewan, kata dia, tidak bisa melihat kepentingan yang lebih luas secara prioritas untuk masyarakat.

"Mestinya dewan menuntaskan pembahasan ABT mengingat disana ada rencana pembangunan desa yang diproses melalui musrenbang. Akibat Dewan arogansi, program kepentingan masyarakat yang usulan kebutuhan infra dan sufra pembangunan menjadi tertunda," katanya.

Menurut Alo, para anggota DPRD beberapa waktu lalu melakukan kunjungan ke Yogyakarta dengan agenda yang tidak begitu diketahui oleh publik. Sebab, kunjungan tersebut apakah mengenai pembangunan atau perencanaan lainnya yang tidak berpihak ke masayarakat.

"Sepulang dari Yogyakarta, eh malah muncul ide yang aneh-aneh. Harusnya mereka bisa menyimpan dulu kepentingan politik pribadi dan golongan, dengan mendahulukan kepentingan masyarakat luas," ujarnya. (Dani R Nugraha)