Kasus RS Ummi Bogor, Begini Tanggapan Kapolda Jabar

Kasus RS Ummi Bogor, Begini Tanggapan Kapolda Jabar
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat Irjen Ahmad Dofiri. (antara)

INILAH, Bandung - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat Irjen Ahmad Dofiri menyebutkan penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi dan terlapor dalam kasus RS Ummi, Bogor. Dirut RA Ummi Andi Tatat (terlapor) pun turut dipanggil dan diperiksa hari ini, Senin (30/11/2020).

"Mulai hari ini, Senin, sudah dilakukan pemanggilan pada beberapa pihak. Kita lihat yang Polresta Bogor telah melayangkan surat pemanggilan itu," ucap Ahmad di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung.

Ahmad menyebutkan, polisi akan memintai keterangan terhadap para saksi dan terlapor terkait laporan yang menyebutkan pihak Rumah Sakit Ummi melakukan upaya menghalang-halangi petugas dari Satgas Covid-19 untuk melakukan swab test kepada Habib Rizieq Shihab (HRS).

Laporan bernomor LP/650/XI/2020/Jbr/Polresta Bogor Kota tertanggal 28 November 2020 itu dibuat oleh Satgas Covid-19. Dalam laporan itu, terlapor merupakan Dirut RS Ummi Andi Tatat.

"Satgas Covid datang untuk mengklarifikasi ada indikasi penolakan yang jelas menghalangi tindakan dari Satgas Covid," ungkap Ahmad.

"Kalau ada dugaan menghalangi dan menolak, maka sudah sewajarnya kemudian dari satgas juga melaporkan ke Kepolisian untuk tindak lanjut proses penanganannya," sambungnya.

Ahmad mengungkapkan berdasarkan data sementara, penghadangan Satgas Covid-19 Bogor oleh RS Ummi itu dikarenakan HRS menolak untuk diperiksa karena itu hak privasi.

Namun, Kapolda menegaskan bahwa pada UU Kesehatan Pasal 56 dan Pasal 57. Dalam Pasal 56 ayat satu mengatakan setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruhnya tindakan pertolongan dan seterusnya. Tetapi pada poin lainnya, jika penyakit yang diduga merupakan penyakit menular hak menerima dan menolak tidak berlaku lagi.

"Tapi kita lihat di ayat duanya hak menerima dan menolak tadi tidak berlaku pada apa, lihat huruf a-nya pada penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular luas ke masyarakat. Jadi jelas. Kalau saya tanya kepada wartawan, Covid-19 itu penyakit yang menyebar secara meluas bukan? Iya," ungkap Ahmad.

Dia juga turut menyoroti terkait kabar Wali Kota Bima Arya yang disebut-sebut akan mencabut laporan. Dia meyakini, Bima Arya tidak akan mencabut laporannya terkait kasus RS Ummi. Selain itu, kasus RS Ummi merupakan pidana murni dan bukan delik aduan. Artinya, kemungkinan besar proses hukum akan terus dilakukan.

"Saya tidak yakin Wali Kota sungguh-sungguh menyatakan itu, itu pertama. Kedua, ini bukan delik aduan, tapi pidana murni. Kalau pidana murni, kewajiban negara melalui aparatnya yakni Kepolisian untuk meng-handle langsung dan mengusut perkara ini," pungkasnya. (ridwan abdul malik)