Draf Pembayaran Mitra PT DI Tidak Sesuai Aturan

Draf Pembayaran Mitra PT DI Tidak Sesuai Aturan
Foto: Ahmad Sayuti

INILAH, Bandung -  Manajer Pembayaran PT Dirgantara Indonesia (DI) Muhammad Arif mengaku, setiap pembayaran untuk kemitraan draf kontrak yang diterimanya hanya bagian depan dan belakang. Saat ini, sistem kemitraan di PT DI untuk menggaet end user sudah dihapuskan.  

Hal itu diungkapkan Arif saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pekerjaan fiktif PT DI, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (30/11/2020).

Dalam keteranganya, Arif menyebutkan saat ini PT DI masih memiliki pembayaran kedua mitra dalam pemasaran produk. Yakni pertama ke PT Mitra Karya dan PT Abadi Sentosa. Untuk ke PT Mitra Karya salah satunya sebesar Rp2,9 miliar.

”Soal kemitraan saya baru tahu sekarang. Karena dasar kita untuk pengadaan harus ada kemitraan untuk mengadakan kontrak dan sebagainya,” ujarnya saat ditanya JPU KPK soal kemitraan di PT DI.

Namun, lanjutnya, sistem kemitraan saat ini sudah ditiadakan. Saat ini pihaknya hanya fokus untuk pembayaran material dan mendukung program produski. Karena masih ada kontrak yang belum selesai .

”Masih ada eksisting pengerjaan dari kontrak sebelumnya yang belum selesai,” ujarnya.

Arif mengaku tidak mengetahui secara detail soal pengadaan kontrak hingga adanya dana pembayran urgent. Namun, yang pasti dirinya saat akan melakukan pembaran selalu menerima draf kontrak  bagian halaman depan dan belakang.

“Kalau sesuai aturan itu full (dokumen kontrak). Tapi dokumen yang saya terima hanya seperti itu. Saya tidak tahu prosesnya, karena saya dibagian pembayaran hutang. Pembayaran yang harus saya keluarkan sudah diverifikasi oleh tim,” ujarnya.

Saksi lainnya, Superpivor Penjualan Pesawat Terbang dan Helikopter PT DI M Kabul Raharja mengakui adanya pembayaran kepada mitra yang tidak sesuai konteks perjanjian kerja, salah satunya dana entertainment.

”Saya siapkan untuk customer yang datang ke Bandung, seperti hotel dan restoran. Itu semua atas perintah atasn,” ujarnya.

Kabul mengaku hanya menjalankan sesuai arahan dan perintah dari pimpinannya, rata-rata customer yang dilayaninya dari orang-orang Kemenhan.

”Uangnya (biaya entertainment) dari PT DI,” ujarnya. (Ahmad Sayuti)