Tuntaskan Target, BPPD Kota Bandung Optimalkan PBB dan BPHTB

Tuntaskan Target, BPPD Kota Bandung Optimalkan PBB dan BPHTB
Foto: Yogo Triastopo

INILAH, Bandung - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung tengah terus berupaya mencapai target raihan pajak 2020. Saat ini, BPPD Kota Bandung telah meraih Rp1,45 triliun dari sembilan mata pajak.

Sebanyak sembilan mata pajak tersebut, yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, penerangan jalan, air tanah, Pajab Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHB).

Perlu diketahui, pada tahun ini awalnya BPPD Kota Bandung menargetkan raihan pajak sebesar Rp2,7 triliun. Namun karena adanya pandemi Covid-19 dirasionalisasi menjadi Rp2,2 triliun. HIngga akhirnya ditetapkan Rp1,7 triliun di APBD Perubahan.

Menurut Sekretaris BPPD Kota Bandung, Gun Gun Sumaryana, pada masa pandemi Covid-19, yang paling terdampak signifikan dari sembilan mata pajak, yaitu hotel, restoran, dan parkir.

Di masa normal, raihan pajak hotel itu per bulan mencapai Rp30-32 miliar per bulan. Namun saat Covid-19, turun menjadi Rp5 miliar. Bahkan hiburan sempat beberapa bulan nihil. 

"Pajak parkir pun menurun. Karena mal dan tempat usaha/ekonomi tutup. Jadi terdampak juga," kata Gun Gun di Balai Kota, Jalan Wastukancana, Kota Bandung, Selasa (1/12/2020).

Menurutnya, saat ini BPPD Kota Bandung terus berupaya mengoptimalkan dua sektor, yaitu PBB dan BPTHB pada 2020. Hal itu agar di waktu tersisa dapat mencapai target Rp1,7 triliun.

"Kami tetap berupaya optimal. Mudah-mudahan dengan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik lagi. Masyarakat pun istilahnya dapat memenuhi membayar PBB dan kami pun memberikan ruang relaksasi kepada pemohon yang mengalihnakamakan kepemilikannya," ucapnya. 

Terkait relaksasi pajak, Gun Gun mengaku sangat memaklumi PBB yang erat kaitannya dengan masyarakat, sehingga tidak melakukan tindakan refresif. Itu juga tidak hanya berlaku di Kota Bandung atau Jawa Barat, tapi seluruh Indonesia.

"Jadi untuk PBB, kita melakukan operasi terpadu hanya mengingatkan dan memberikan fasilitas kepada masyarakat yang akan melaksanakan kewajibannya untuk pembayaran PBB. Karena adanya relaksasi tidak bisa menerapkan sanksi secara tegas," ujar dia. 

Sementara itu, Kasubid Perencanaan dan Penyuluhan Pajak Daerah BPPD Kota Bandung, Neneng Eliana mengatakan, dalam memberikan relaksasi kaitan PBB, masyarakat bisa melihat dari Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterima.

"Di situ ada kenaikan tapi kita berikan stimulus 100 persen. Jadi tagihan 2020 sama dengan tahun 2019, kemudian ada penghapusan denda piutang PBB sampai dengan tahun 2018," kata Neneng. 

Selain itu sambung dia, pada tahun ini ada inovasi bayar PBB dengan sampah, masyarakat setor sampah dan diakumulasikan dengan tagihannya, bayar PBB bisa dicicil, dan penghapusan denda PBB berlaku sampai 31 Desember 2020.

"Kalau menghitung rugi, jelas pendapatan berkurang. Hanya saja di sini kita harus melihat kondisi masyarakat yang memang terpuruk karena pandemi covid-19. Jadi kita betul-betul memberikan kebijakan yang pro masyarakat," ucapnya.

Neneng menambahkan, saat ini pihaknya juga gencar menyosialisasikan hal tersebut melalui kegiatan operasi terpadu. yaitu dengan adanya layanan PBB yang mendatangi salah satu titik lokasi di tiap kecamatan, karena Kota Bandung dibagi menjadi 5 wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT).

"Kita pun bekerja sama dengan Bapenda Jabar, jadi satu titik lokasi menerima pembayaran PBB, sekaligus pajak kendaraan. Kita memang sengaja jemput bola dan sosialisasi hal ini di berbagai media dan bekerjasama dengan BPN, Disdukcapil, dan DPMPTSP," ujar dia. (Yogo Triastopo)