Susun Raperda Penyelenggaraan Pesantren, Pansus VII DPRD Jabar Konsultasi ke Kemenag

Susun Raperda Penyelenggaraan Pesantren, Pansus VII DPRD Jabar Konsultasi ke Kemenag
istimewa

INILAH, Bandung - Pimpinan dan anggota panitia khusus (Pansus) VII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyambangi Direktorat Pendidikan Diniyyah, Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia guna meminta masukan dalam penyusunan Raperda Penyelenggaraan Pesantren.

Wakil Ketua Pansus VII Tetep Abdulatip mengatakan, ada beberapa catatan yang didapat pihaknya dalam pertemuan tersebut. Seiring dengan adanya Peraturan Menteri Agama dan Peraturan Presiden, terutama dalam kesejahteraan pesantren yang nantinya menjadi landasan dalam aturan di daerah.

Diakuinya, dengan adanya dua ketetapan tersebut mempermudah pihaknya dalam menyusun Raperda yang nantinya akan menjadi acuan penyelenggaraan pondok pesantren di Jawa Barat.

“Kita mendapatkan beberapa pencerahan dan penambahan informasi. Salah satunya terkait dengan Peraturan Menteri Agama yang sudah rampung dan ditandatangani. Kemudian kita juga mendapatkan penjelasan tentang Peraturan Presiden, dimana pada kesempatan ini sedang dikaji oleh Kemenkumham. Setelah selesai, nanti akan disosialisasikan. Isi dari peraturan tersebut diantaranya memuat support dan fasilitasi terhadap pesantren,” ujar Tetep di sela-sela kunjungan, Rabu (2/12/2020).

Raperda ini disusun, sesuai amanat dari Undang-undang Pesantren Nomor 14 Tahun 2019, yang juga menjadi turunan dalam UU tersebut. (Yuliantono)