Batalkan Janji Bangun Jalan Puncak II, Ade Yasin Minta Komitmen Kementerian PUPR

Batalkan Janji Bangun Jalan Puncak II, Ade Yasin Minta Komitmen Kementerian PUPR
istimewa

INILAH, Bogor - Pemkab Bogor meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berkomitmen membiayai atau membangun Jalan Poros Tengah Timur (PTT) atau Puncak II.

"Pemkab Bogor meminta Kementerian PUPR berkomitmen atas janjinya untuk membuat DED (detail engineering design) pada 2021 dan membangun Jalan Puncak II pada 2022," ucap Bupati Bogor Ade Yasin kepada wartawan, Kamis (3/12/2020).

Dia menerangkan, desakan untuk membiayai dan membangun Jalan Puncak II juga datang dari Pemkab Cianjur.

"Hari ini saya dapat kabar dari kolega DPC PPP Kabupaten Cianjur, bahwa Pemkab Cianjur sudah menganggarkan Rp26 miliar untuk pembebasan lahan warga untuk dibuat Jalan Puncak II di wilayah Kecamatan Cipanas hingga jalan itu sangat layak (untuk naik kelas menjadi jalan nasional)," terangnya.

Mengenai kabar batalnya pemembiayaan dan pembangunan Jalan Puncak II karena lebih mementingkan Jalan Raya Puncak I, Ade mengaku belum mengetahuinya.

"Terakhir saya berbicara dengan Direktorat Jenderal Bina Marga janjinya belum dibatalkan. Hingga saya berharap dan terus mendorong agar mereka membiayai dan membangun Jalan Puncak II. Kami meminta mereka yang membiayai karena besarnya anggaran yang bisa mencapai Rp1,5 triliun," tutur Ade.

Dihubungi terpisah, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor Mulyadi pun mengaku kecewa. Dia mengaku bukan hanya karena diingkari namun karena dampak dinamika lapangan lainnya yang bisa berefek negatif.

"Kementerian PUPR tidak menepati janjinya bakal menganggarkan pembiayaan pembangunan Jalan Puncak II karena mereka lebih memilih untuk melebarkan Jalan Raya Puncak I, hal ini membuat saya kecewa," ungkap Mulyadi.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra itu menegaskan, langkah pelebaran Jalan Raya Puncak I ini tidak menghitung potensi longsor ataupun bencana alam lainnya.

"Saya melihat Jalan Raya Puncak I itu dibeberapa titik sulit untuk dilebarkan dan sudah berat bebannya hingga berpotensi menimbulkan bencana alam longsor dan merepotkan karena harus ada pembebasan lahan yang harganya terbilang mahal," tegasnya.

Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra ini melanjutkan, Kementerian PUPR tidak memikirkan kondisi masyarakat Puncak II yang penuh keterbatasan akses jalan, akses meraih ekonomi yang lebih baik, akses menuju fasilitas pendidikan, akses menuju fasilitas kesehatan dan lainnya. (Reza Zurifwan)