Ketua Komisi V DPRD Jabar: Pemerintah Jangan Terjebak Situasi Hadapi Covid-19, Anomali Cuaca dan Ekonomi 

Ketua Komisi V DPRD Jabar: Pemerintah Jangan Terjebak Situasi Hadapi Covid-19, Anomali Cuaca dan Ekonomi 
net

INILAH, Bandung - Di penghujung 2020, Provinsi Jawa Barat tengah mengalami situasi sulit. Pasalnya, pandemi Covid-19 belum jua usai dan berujung pada merosotnya perekonomian. Kini ditambah dengan anomali cuaca akibat fenomena La Nina. Imbasnya, seluruh elemen masyarakat terdampak mulai dari hulu hingga ke hilir. Dikhawatirkan, chaos bisa saja terjadi andai tidak ada solusi dalam penanganan situasi saat ini.  

Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dadang Kurniawan mengatakan, langkah terbaik yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan penanganan secara keseluruhan. Jangan terjebak dalam situasi dan kondisi yang hanya terlihat oleh pandangan mata. Sebab menurutnya, efek dari masalah diatas berpengaruh terhadap semua lini.

Butuh kejelian seorang pemimpin dalam membaca dan mengatasi situasi saat ini, kata dia untuk mengakhiri persoalan. Dimana menurutnya, ada beberapa sektor yang sebenarnya bisa diambil langkah antisipasi, salah satunya pertanian guna mengurai masalah agar tidak semakin rumit.

“Saat ini, orang sudah sangat stres karena Covid-19. Pada sisi ekonomi, berpengaruh. Belum lagi cuaca seperti sekarang, semakin besar dampaknya. Baik dari sektor pertanian, stabilitas daya tahan tubuh di masa sekarang. Semuanya berkaitan. Penanganan Covid-19 dengan biaya yang fantastis, harusnya dilakukan sebuah kebijakan yang matang. Jika tidak, semua berdampak mulai dari hulu sampai ke hilir. Kalau dulu hanya perkotaan, sekarang sudah masuk ke desa dampaknya,” ujar Dadang kepada INILAH, beberapa waktu lalu.

“Para petani dan peternak, yang sebelumnya tidak berdampak. Sekarang juga terasa. Contoh, kalau hukum pasar produksi banyak harga murah atau sebaliknya. Tetapi sekarang tidak begitu. Ini kan aneh. Belum lagi dengan perubahan cuaca seperti sekarang, kondisinya semakin parah. Pemerintah tidak melihat itu, padahal dengan menyejahterakan mereka. Itu juga merupakan bentuk penanganan Covid-19. Misal ketika pengadaan bansos, kenapa hasil produksi mereka tidak diserap? Padahal selain bisa untuk membantu mereka juga penanganan pencegahan. Ketika kebutuhan gizi mereka terpenuhi, otomatis daya tahan tubuhnya bagus. Tentu saja dapat membentengi dari penyakit seperti Covid. Terkesan pemerintah sekarang terebak pada situasi dan kondisi. Tidak melihat perkembangan yang akan terjadi. Padahal antisipasi itu lebih murah,” imbuhnya.

Dia melanjutkan, andai pemerintah dalam penanganan pandemi berskema pencegahan. Jumlah pasien yang tertular tidak akan separah sekarang dan anggaran pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diyakininya lebih bermanfaat, serta tepat sasaran. Sehingga tidak ada biaya yang keluar seperti tampak sia-sia, selama medio virus tersebut merambah Jawa Barat sampai kini hingga vaksin disebar.

“Jika penanganan pencegahan dilakukan, seperti dinas terkait yang harusnya melakukan antisipasi berupa memastikan kebutuhan petani untuk produksi itu ada, pengawasan obat-obat agar tidak menjadi langka dan mahal melalui subsidi-subsidi oleh pemerintah. Mungkin tidak seperti ini sekarang. Kita harusnya bisa berpikir dari satu kasus ke kasus lain. Disinilah menurut saya perlu kecerdikan pemimpin yang harus tahu persoalan-soalan, dengan adanya inovasi melalui kebijakan yang dibuat,” ucapnya.

Belum lagi, sambung Dadang, tidak ada persiapan sama sekali yang dilakukan oleh pemerintah di tiap pelosok desa dalam mengantisipasi penyebaran pandemi. Padahal perlu ada perhatian yang seimbang, khususnya pada saat sekarang di tengah pertumbuhan ekonomi yang cenderung turun dan ancaman anomali iklim yang turut serta menghantui masyarakat pedesaan.

“Kebijakan terhadap pandemi ini jangan hanya bermuara pada masyarakat di perkotaan. Sebab di desa juga merasakan yang sama. Jangan sampai yang di desa ini jadi korban. Di kota, fasilitas masih ada. Banyak. Kalau di desa, apalagi yang terpencil. Belum tentu ada. Misalnya Puskesmas. Belum tentu di tiap kecamatan ada. Belum lagi jumlah desa dan penduduk dalam satu kecamatan juga berbeda-beda. Mereka ini kalau sakit bagaimana? Mau pergi berobat ke daerah lain, belum tentu selalu ada kendaraan. Nah hal seperti ini juga perlu diantisipasi dan dipikirkan. Pandemi, cuaca sekarang pada saat ini juga semakin mempengaruh ekonomi. Penyakit lebih mudah datang, karena cuaca tidak menentu. Belum lagi kebutuhan ekonomi mereka, belum tentu juga sudah terpenuhi akibat dari dampat Covid ini. Disini harusnya ada peran pemerintah dalam antisipasi, melalui kebijakan. Selain sosialisasi-sosialisasi yang terus dilakukan,” jelasnya.

Seperti diketahui, sejak pandemi masuk Indonesia pada medio Maret silam, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat terus anjlok. Kini pada kuartal III 2020, tercatat minus 4,08 persen dan dipastikan mengalami resesi. Situasi tersebut kemungkinan akan semakin memberatkan masyarakat, seiring dengan adanya fenomena La Nina yang menyebabkan curah hujan tinggi dan berdampak akan terjadinya bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Ancaman tersebut kian nyata, mengingat geografis Jabar berupa pegunungan dan perbukitan. (Yuliantono)