Kota Bandung Masuk Zona Merah, Pengamat: Pemerintah Harus Bisa Mempersempit Ruang Gerak Masyaraka

Kota Bandung Masuk Zona Merah, Pengamat: Pemerintah Harus Bisa Mempersempit Ruang Gerak Masyaraka
dok/inilahkoran

INILAH, Bandung - Penularan Covid-19 di Kota Bandung semakin mengkhawatirkan. Kota Bandung kini kembali memasuki zona merah yang artinya cukup membahayakan.

Melihat kondisi ini, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf mengatakan tahapan ini adalah fase terhadap tindakan hukum yang lebih keras, tegas dan lebih adil. Fase sosialisasi, pembinaan, penyadaran kepada masyarakat dan denda, hal itu semua sudah dilalui oleh pemerintah setempat.

"Tapi ternyata ujung-ujungnya, sekarang ini kan masih problem dengan pandemi. Oleh karena itu, diperlukan adanya ikhtiar lain atau upaya lain untuk bisa mengurangi tingkat Covid-19. Salah satunya dengan mempersempit gerak masyarakat diluar, seperti di kafe, tempat nongkrong dan lainnya. Saya kira itu bagian dari cara kita untuk memastikan kerumunan tidak terjadi," kata Asep, Jumat (4/12/2020).

Oleh karena itu kata Asep, pihaknya sangat setuju dengan adanya pengetatan gerak masyarakat untuk tidak berkerumun di luar ruangan. Kalau perlu, tingkatkan tindak pidana ringan, misalnya 5 hari atau 10 hari. Ketika dia masih bandel, sudah berkali-kali sudah diperingatkan, tapi tidak kunjung sadar atau diindahkan, nantinya ada pengadaan kilat, untuk memutuskan dia di pidana ringan.

"Saya kira itu, mau tidak mau. Jadi, PSBB proposional saya sangat setuju. Kalau dilihat dari angka-angka, statistik penularan Bandung itu tinggi. Misalnya kalau ini diabaikan, tidak melakukan pengobatan dan lainnya, kita bisa masuk zona hitam. Artinya lockdown yang total," ujar Asep.

Dia menambahkan, ikhtiar pemerintah dan semua jajaran di Forkompinda, kejaksaan, kepolisian, TNI sepakat, bahwa akan mempersrmpit gerakan masyarakat diluar atau ruang publik, agar tidak menularkan dengan cepat. 

"Karena kalau dilihat dari ukurannya satu diantaranya isolasi kita hampir penuh, jadi kita sedang memikirkan apakah Gor Arcamanik sebagai RS Darurat. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kita," ucapnya.

Dia mengimbau, pastikan protokol kesehatan yang sangat ketat, kalau ada pelanggaran tidak boleh diskriminatif dan jangan pilih kasih, jangan terlalu kompromi. Karena risiko kesehatan tinggi, di sisi lain harus menggerakan dibidang ekonomi yaitu dengan cara makan untuk kebutuhan sembako itu harus diantar.

"Misalnya mau belaja ke pasar harusnya digerakan oleh jasa pengantaran itu," pungkas Asep. (Okky Adiana)