Lupakan HRS, Fokus Papua

Lupakan HRS, Fokus Papua

HARI ini, sudah hari ketiga deklarasi itu dilakukan Benny Wenda. Tapi, kita belum mendengar sikap tegas pemerintah. Pemerintah tak boleh lalai, sebagaimana kelalaian di awal masa pandemi Covid-19.

Satu hal yang pasti, saat pemerintah belum bersikap, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) sudah mendapatkan dukungan. Katakanlah belum dari negara resmi, baru dari Catalonia yang seperti Papua juga berniat memisahkan diri dari Spanyol. Tapi, dentingan itu sudah terdengar di luar dan itu bisa berbahaya.

Pemerintah, sepandangan kita, masih tampak adem ayem. Masih asyik mengurusi Habib Rizieq Shihab dan Petamburan. Padahal, bahaya yang muncul dari Papua jauh lebih hebat. Menyangkut kedaulatan negara, bukan lagi soal politik pemerintahan.

Dalam konteks ini, HRS itu sebenarnya persoalan kecil. Hanya berdiri sebagai kelompok oposisi yang sah secara demokratis, takkan mengganggu kedaulatan negara. Atau, setidaknya takkan menghadirkan ancaman sebesar lepasnya Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi, santai saja. Tak perlu jadi urusan menteri, apalagi tiap sebentar masuk materi rapat kabinet.

Urusan lebih besar dan harus menjadi perhatian penuh, hemat kami, ya Papua ini. Jangan diremehkan meski kebanyakan gerakannya dilakukan di luar negeri.

Jika kita merunut pada lepasnya Timor Timur, meski dengan latar belakang berbeda, cara-caranya tak jauh beda. Berjuang di luar negeri, menjadi perhatian dunia internasional, masuk ke PBB, dan kemudian kita berada di bawah tekanan dan paksaan. Dulu, Timor Timur lepas, salah satu yang berperan adalah gerilya politik yang dilakukan Ramos Horta di pengasingannya.

Tidak juga kita bisa menyepelekan bahwa hanya segelintir orang atau oknum yang berada di balik aksi Benny Wenda ini. Fakta bahwa kerusuhan kerap terjadi melibatkan warga lokal dan aparat merupakan bukti bahwa bibit-bibit perpecahan itu sudah muncul di Papua, bahkan sejak lama.

Bibit itu, hampir pasti pula, karena kegagalan kita “membina” Papua. Otonomi khusus yang diterapkan, faktanya, bukan obat yang mujarab. Sebab, otonomi khusus itu faktanya juga tidak menjadikan tingkat kesejahetaraan rekan-rekan kita di Papua bisa mendekati daerah lainnya. Jelas ini memicu kecemburuan, apalagi kita tahu bahwa eksploitasi kekayaan Papua, di sektor tambang, perkebunan, dan kehutanan, terus terjadi.

Jadi, pemerintah harus segera bersikap. Sikap itu adalah kearifan, ketegasan, dan kecintaan. Sekali lagi, lupakanlah HRS dan FPI, dan alihkan fokus ke Papua. (*)