Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin Segera Disidangkan

Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin Segera Disidangkan
istimewa

INILAH, Bandung- Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin kembali ke Pengadilan Tipikor Bandung. Dia akan segera diadili setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK melimpahkan berkasnya. 

Rachmat Yasin sendiri sebelumnya telah dinyatakan bersalah atas kasus gratifikasi alih fungsi hutan di Kabupaten Bogor, dan divonis 5,5 tahun. Setelah bebas dari Lapas Sukamiskin, Rachmat Yasin kembali ditangkap dan ditahan KPK atas dugaan kasus menyunat anggaran SKPD dan dan suap lagan seluas 20nhektare serta satu unit mobil mewah. 

Panmud Tipikor PN Bandung Yuniar R membenarkan berkas kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Rachmat Yasin telah dilimpahkan dan diterima PN Bandung dari JPU KPK. 

"Benar, barusan dilimpahnya berkas atasnama Rachmat Yasin oleh Jaksa KPk," katanya saat ditemui di PN Bandung, Senin (14/12/2020). 

Saat ini berkas atasnama Rachmat Yasin sudah diregister dengan nomor perkara 75/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg, dan baru akan diinput ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Bandung. 

Sementara, lanjut Yuniar untuk majelis yang menyidangkan perkara belum ada penunjukan dari ketua PN, begitu juga panitera dan jadwal persidangannya. 

"Jika sesuai prosedur, prosesnya paling lama tujuh hari kerja," ujarnya. 

Seperti diketahui Rachmat Yasin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dua kasus dugaan korupsi. Pada kasus pertama, Rachmat Yasin diduga menyunat anggaran SKPD senilai Rp 8,9 miliar untuk keperluannya, termasuk kampanye pada Pilkada 2013 dan Pileg 2014.

Kasus kedua, Rachmat Yasin diduga menerima gratifikasi berupa 20 hektare lahan dan mobil Toyota Vellfire. Gratifikasi berupa lahan diduga diterima Rachmat Yasin terkait pengurusan izin pesantren di kawasan Jonggol, sedangkan gratifikasi mobil diduga diterima dari seorang pengusaha

Rachmat Yasin diduga melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ini kedua kalinya Racmat Yasin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dia sebelumnya dipenjara 5,5 tahun karena terbukti menerima suap dalam kasus alih fungsi hutan di Kabupaten Bogor.

Rachmat Yasin saat itu bebas dari Lapas Sukamiskin pada 8 Mei 2019. Namun, pada 25 Juni 2019, Yasin kembali dijerat sebagai tersangka.