Jabar Tanpa Perayaan Tahun Baru

Jabar Tanpa Perayaan Tahun Baru
net

INILAH, Bandung - Malam tahun baru yang lazimnya dirayakan secara ramai tidak akan terjadi di Jawa Barat pada pergantian tahun 2020 ini. Hal tersebut ditegaskan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam konferensi pers Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Jabar yang juga digelar virtual dari Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (14/12/2020).

Ridwan Kamil mengatakan, larangan perayaan tahun baru ini dilakukan untuk mencegah kian luasnya penyebaran Covid-19.

"Jawa Barat tidak mengizinkan ada perayaan tahun baru," tegas Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil memastikan, pihaknya berupaya keras mencegah potensi kerumunan yang bakal berdampak pada peningkatan kasus positif Covid-19. Karena itu, pihaknya mengeluarkan larangan perayaan tahun baru di Jabar. 

Emil -sapaan Ridwan Kamil- melanjutkan, keputusan serupa juga telah disepakati gubernur lainnya di Indonesia dalam rapat penanggulangan Covid-19 bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan.

"Jadi ini tolong disosialisasikan. Saya ulangi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Komite Penanggulangan COVID-19 telah memutuskan, bersepakat dengan para gubernur yang lain, bahwa tidak mengizinkan ada perayaan tahun baru," tegasnya lagi.

Selain larangan bagi masyarkat Jabar untuk menggelar perayaan tahun baru, pihaknya juga bakal mewajibkan setiap wisatawan yang berkunjung ke zona-zona wisata di Jabar, seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat (KBB), dan Pangandaran untuk memperlihatkan bukti hasil rapid tes antigen.

"Kalau Bali itu harus PCR kesepakatannya. Kalau Jawa Barat yang tidak terlalu berbasis penerbangan, itu akan kita coba diskusikan cukup dengan bukti rapid test antigen," katanya.

Emil menjelaskan, larangan perayaan tahun baru juga mengacu pada hasil evaluasi penanganan Covid-19 selama libur panjang Oktober 2020 lalu. Terlebih, berdasarkan data evaluasi, libur panjang mendorong peningkatan kasus COVID-19 cukup signifikan dan menyebabkan beban cukup tinggi pada rumah sakit-rumah sakit rujukan COVID-19.

Belajar dari pengalaman itu, pihaknya ingin memastikan tamu yang datang dan pergi adalah mereka-mereka yang sudah bersih dari Covid-19.

"Kita tidak akan lagi menggunakan rapid test antibody, tadi sudah disarankan, kita akan menghentikan sama sekali," sambung Kang Emil.

Di samping itu, dia menambahkan, pihaknya menyusun aturan yang lebih detail terkait teknis perayaan tahun baru, seperti perayaan tahun baru yang kerap digelar di hotel-hotel maupun tempat indoor lainnya.

"Intinya, dalam Covid-19 ini potensi kerumunan saja. Jadi perayaan tahun baru yang biasanya rame-rame, ada konser (sekarang dilarang). Jadi, kalau (perayaan di) indoor-nya mengundang kerumunan, keramaian, saya kira itu juga akan kita larang, kalau personal masing-masing mah da itu mah gak bisa dihindari, silakan saja," pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat, Dedi Taufik mengatakan, pihaknya telah mengevaluasi libur panjang cuti pada akhir Oktober lalu. Di mana, meskipun imbauan untuk menahan diri namun wisatawan tetap banyak yang berdatangan ke destinasi wisata Jawa Barat.

Di sisi lain, kebijakan larangan wisatawan datang berada di tangan pemerintah kabupaten kota. Hal ini pun termasuk pada penyelenggaraan acara tahun baru. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Dedi hanya akan memantau secara ketat agar tidak ada lonjakan kasus Covid-19.

 Ada beberapa indikator yang membuat Dedi memprediksi bahwaada pergeseran wisatawan pada libur tahun baru meski sudah dipersingkat. Dia mencontohkan, saat libur Pilkada saja, tak sedikit masyarakat yang memanfaatkannya untuk pergi ke beberapa destinasi wisata, seperti Taman Safari.

Maka dari itu, beberapa wilayah potensial yang bisa menyebabkan kerumunan, seperti kawasan puncak, Kabupaten Bogor atau kawasan pantai akan ditinjau semua protokol kesehatannya. Reservasi hotel di kawasan tersebut saat libur akhir tahun sudah mencapai lebih dari 40 persen.

“Saya kunjungan ke Pangandaran dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 November memang ada kenaikan atau reservasinya bisa 40 persen kemudian juga reservasi di kawasan puncak juga 40-50 persen,” kata dia.

“Berarti kan pasti ada pergerakan di tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 Desember. Kami akan memastikan semua protokol kesehatan berjalan baik, seperti pengurangan kapasitas dan lain-lain, tentu berkoordinasi dengan pemerintah setempat,” imbuh Dedi.

 Upaya lain yang akan dilakukan adalah menyiapkan sekitar 20 ribu alat tes Covid-19 yang akan disebar dan digunakan kepada para pengelola industri wisata. Selain membuat wisatawan nyaman, hal ini pun mencegah terjadi klaster baru. Sehingga, pemulihan ekonomi tetap bisa berdampingan dengan pemulihan kesehatan.

“Beberapa bulan lalu, kita sudah mengadakan rapid dan swab, jadi di liburan panjang kemarin untuk para pengunjung wisata yang datang ke Jabar ada 26.700 nah sekarang kita siapkan 20 ribu untuk swab ya kita coba untuk ke pelaku industrinya,” kata dia. (Rianto Nurdiansyah)