Pemprov Jabar Pinjam Dana PEN Rp4 Triliun, Ini Peruntukannya...

Pemprov Jabar Pinjam Dana PEN Rp4 Triliun, Ini Peruntukannya...
net

INILAH, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat dipastikan menyerap dana pinjaman dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dikucurkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Totalnya sebesar Rp4 triliun yang dibagi dalam dua tahap. 

Tahap pertama sebesar Rp1,8 triliun sudah diterima dan dibahas dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar, guna dimanfaatkan dalam APBD 2020 perubahan. Sisanya Rp2,2 triliun bakal diserap sesuai APBD murni 2021.

Anggota Banggar dan Komisi III DPRD Jabar Husin mengatakan, dari hasil pembahasan bahwa pinjaman PEN tahap pertama akan digunakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk membayar program-program pemerintah yang sudah berjalan. Lantaran dana peruntukan awal dari APBD yang semestinya menyelesaikan program, terpaksa ditunda guna penanganan pandemi Covid-19.

“Terkait pinjaman dari PEN tahap pertama dan sudah dimasukan dalam APBD perubahan 2020. Dari hasil pembahasan dan analisa kami di Banggar. Adalah untuk menutupi kewajiban Pemprov di APBD sebelumnya. Akibat uangnya enggak ada karena Covid-19, akhirnya uang dari PEN itu untuk menalangi pembayaran program yang sudah berjalan. Dimana program tersebut merupakan program dari visi dan misi lima tahunan gubernur sekarang, yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dia,” jelas Husin kepada INILAH, Senin (14/12/2020).

Demikian juga pada tahap kedua sebesar Rp2,2 triliun kata Husin, yang diajukan dalam APBD murni 2021. Saat ini Pemprov tengah dihadapkan dengan dua persoalan, yakni memenuhi visi dan misi serta penanganan pandemi, khususnya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi yang terpuruk. Dia berharap, ada langkah strategis yang bisa dilakukan Gubernur Ridwan Kamil sehingga dua masalah tersebut bisa dituntaskan secara bersamaan, kendati dalam situasi sekarang.

“Tahap dua juga sudah dibahas di Banggar. Saya melihat secara pribadi, dari beberapa kali rapat. Dalam PEN 2021 ini, adalah menerjemahkan program visi dan misi gubernur lima tahunan yang tertuang dalam RPJMD dia. Sebab memang dalam RPJMD dia, ada program prioritas seperti infrastruktur. Contohnya irigasi, jalan raya, penataan pariwisata, pembenahan sarana dan pra sarana kayak terminal. Dimana semuanya untuk program jangka menengah dan panjang yang memang menjadi kebutuhan provinsi. Tapi di sisi lain, kami juga melihat dia (Pemprov) serba salah,” ujarnya.

“Satu sisi ingin mengejar program yang sudah dijalankan karena tertera dalam RPJMD. Sisi lain, akibat pandemi ini harus segera dilakukan percepatan pemulihan ekonomi. Ada yang kami sarankan, diantaranya adalah bagaimana dana pinjaman dari PEN itu diarahkan kepada sektor yang lebih cepat kembalinya, supaya pemulihan ekonomi cepat. Tapi di sisi lain, versi pemerintah mungkin percepatan ekonomi adalah dengan melanjutkan program yang sudah dijalankan. Cuma memang pada prinsipnya, pinjaman dari PEN ini pemanfaatannya tidak ada kejanggalan. Secara teknis tidak ada masalah. Tinggal sekarang, ditentukan mana yang memang bisa dilakukan untuk pemulihan ekonomi lebih cepat. Itu yang kita harapkan,” imbuhnya. (Yuliantono)