Dihadapan Dirtjen Otda, Ridwan Kamil Menjelaskan Alasan Bogor Barat Perlu Dimekarkan

Dihadapan Dirtjen Otda, Ridwan Kamil Menjelaskan Alasan Bogor Barat Perlu Dimekarkan
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor- Dihadapan Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, Pemkab dan masyarakat Kabupaten Bogor, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berbicara tentang calon persiapan daerah otonomi baru (CPDOB) Kabupaten Bogor Barat. Dia menganggap bahwa bahwa DOB penting demi kesejahteraan dan keadilan.

"Banyak aspirasi ke Gubernur Jawa Barat tentang permohonan untuk DOB, sesuai ajaran ilmu Agama Islam yang saya pahami maka keadilan itu menempatkan sesuatu sesuai takarannya dan demi keadilan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pemekaran wilayah," ucap Ridwan Kamil kepada wartawan di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Selasa, (15/12)

Mantan Wali Kota Bandung ini menerangkan tak jauh dari ibu kota Negara Indonesia DKI Jakarta, masih ada Bupati Bogor yang harus mengurus 6 juta masyarakatnya.

"Di Kabupaten Bogor, Bupatinya harus mengurus 6 juta rakyatnya sehingga secara teori tak akan optimal. Jumlah masyarakat Kabupaten Bogor ini setara dengan  Provinsi Sumatera Barat, dimana disana diurus satu Gubernur, 17 wali kota dan Bupati serta 17 kapolres dan juga 700 lebih anggota DPRD kabupaten, kota dan provinsi," terangnya

Kang Emil sapaan akrabnya menuturkan saat ini jumlah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat ada 27, maka kedepan dengan jumlah penduduk 50 juta jiwa maka minimal memiliki 40 kabupaten dan kota agar dana transfer pemerintah pusat ke Jawa Barat seimbang dengan jumlah penduduk.

"Jawa Barat setidaknya terdiri dari 40 kabupaten dan kota, sementara Jawa Timur jumlah penduduknya hanya 38 juta jiwa. Dengan data diatas maka ratio ekonomi anak-anak di Jawa Timur dibiayai negara Rp 1 juta pertahun sementara anak Jawa Barat hanya dibiayai Rp 600 ribu setahun. Jangan anak bangsa yang dibiayai Rp 600 ribu pertahun dipaksa bersaing dengan anak bangsa yang dibiayai Rp 1 juta pertahun," tutur Kang Emil.

Ayah dua orang anak ini menjelaskan ketidak berhasilan DOB di luar Pulau Jawa jangan dijadikan alasan oleh pemerintah pusat untuk menolak mencabut morotarium DOB.

"Ketidak berhasilan DOB di luar Pulau Jawa menjadi alasan menyamaratakan  hingga pemerintah pusat menolak mencabut morotarium DOB, di Indonesia, tingkat investasi di Provinsi Jawa Barat selalu menjadi nomor satu karena SDM dan insfrastrukturnya terbilang kompetitif hingga saya yakin DOB di Jawa Barat akan berhasil seperti yang terjadi di Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Bogor Barat serta lainnya hingga bersama kajian ilmiah lainnya ini mudah-mudahan pada Bulan Maret Tahun 2021 mendatang bisa menjadi alasan pemerintah pusat untuk memekarkan wilayah di Jawa Barat," jelasnya.

Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin mengucapkan jajarannya secara administrasi, anggaran, batas wilayah,  aset dan personilnya udah siap untuk memekarkan 14 kecamatan menjadi Kabupaten Bogor Barat.

"Pemkab Bogor sudah sangat siap baik itu dari sisi administrasi, anggaran, batas wilayah,  aset dan personilnya untuk memekarkan 14 kecamatan di Kabupateb Bogor menjadi persiapan Kabupaten Bogor Barat. Sedikitnya setiap tahun selama tiga tahun, kami menganggarkan paling sedikit Rp 25 miliar untuk operasional pejabat  Bupati persiapan Kabupaten Bogor Barat," ucap Burhanudin. (Reza Zurifwan)