Perayaan Tahun Baru Dilarang, Pemprov Tetap Berencana Siapkan 20 Ribu Alat Tes Covid-19

Perayaan Tahun Baru Dilarang, Pemprov Tetap Berencana Siapkan 20 Ribu Alat Tes Covid-19
net

INILAH, Bandung - Kendati perayaan malam tahun baru dilarang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap berencana menyiapkan sekitar 20 ribu alat tes Covid-19 di wilayah yang berpotensi dikunjungi wisatawan. Hal ini untuk mengantisipasi timbulnya klaster baru. 

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayan (Disparbud) Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan, alat tes Covid-19 ini akan disebar dan digunakan kepada para pengelola industri wisata. Hal ini ini pemulihan ekonomi tetap bisa berdampingan dengan pemulihan kesehatan.

"Beberapa bulan lalu, kita sudah mengadakan rapid dan swab, jadi di liburan panjang kemarin untuk para pengunjung wisata yang datang ke Jabar ada 26.700 nah sekarang kita siapkan 20 ribu untuk swab ya kemarin ini, jadi kita coba untuk ke pelaku industrinya," ujar Dedi, Rabu (16/12/2020).

Dedi mengatakan, pihaknya akan kembali menggelar rapat untuk memastikan pelakasanaan 20 ribu tes Covid-19 ini.  Rencananya, tes rapid dan swab akan dimulai pada 24 Desember 2020 ini. 

Upaya ini, dia menyampaikan, adalah salah satu cara memberikan kenyamanan kepada para pengunjung.

"Karena paramater untuk 3T ya dari situ kan, dari mulai testing di mana ada kerumunan atau tempat wisata maka kita lakukan testing kemudian nanti tracingnya kita lacak di mana gitu kan," paparnya. 

Dedi menambahkan, pihaknya mengupayakan pemulihan ekonomi tetap berjalan dengan mengedepankan protokol kesehatan. Adapun 20 ribu tes Covid-19 ini rencananya akan dilakukan pada 14 kota kabupaten. 

"Untuk 54 titik lah yang diperkirakan kemarin dikunjungi oleh orang-orang yang bergerak ke Jabar. Itu untuk perlakuan industri," katanya. 

Diketahui, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menegaskan tidak ada perayaan tahun baru di Jawa Barat. Namun potensi terjadi kerumunan akan terjadi khususnya di kawasan wisata. 

Dengan aturan pemangkasan hari libur akhir tahun oleh Pemerintah Pusat tentunya akan meminimalisir terjadi kerumunan tersebut. Hanya saja, Dedi melanjutkan, pihaknya harus selalu meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian. 

"Nah, kalau libur kan pasti orang dengan kesadaran pribadinya dia akan melakukan perjalanan," katanya. 

Menurut dia, terdapat sejumlah indikator yang membuat adanya pergerakan wisatawan pada momen libur akhir tahun kendati sudah dipersingkat. Dia mencontohkan, saat libur Pilkada saja, tak sedikit masyarakat yang memanfaatkannya untuk pergi ke beberapa destinasi wisata, seperti Taman Safari.

Maka dari itu, beberapa wilayah potensial yang bisa menyebabkan kerumunan, seperti kawasan puncak, Kabupaten Bogor atau kawasan pantai akan ditinjau semua protokol kesehatannya. Reservasi hotel di kawasan tersebut saat libur akhir tahun sudah mencapai lebih dari 40 persen.

“Saya kunjungan ke Pangandaran dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 November memang ada kenaikan atau reservasinya bisa 40 persen kemudian juga reservasi di kawasaan puncak juga 40-50 persen,” kata dia.

Artinya, dia menilai, pasti akan ada pergerakan di tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 Desember. 

"Kami akan memastikan semua protokol kesehatan berjalan baik, seperti pengurangan kapasitas dan lain-lain, tentu berkoordinasi dengan pemerintah setempat,” imbuh Dedi. 

Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan tidak mengizinkan perayaan tahun baru di wilayahnya. Larangan ini dilakukan untuk mencegah kian luasnya penyebaran Covid-19.

"Jawa Barat tidak mengizinkan ada perayaan tahun baru," tegas Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil memastikan, pihaknya berupaya keras mencegah potensi kerumunan yang bakal berdampak pada peningkatan kasus positif Covid-19. Karena itu, pihaknya mengeluarkan larangan perayaan tahun baru di Jabar. 

Emil -sapaan Ridwan Kamil- melanjutkan, keputusan serupa juga telah disepakati gubernur lainnya di Indonesia dalam rapat penanggulangan Covid-19 bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan.

"Jadi ini tolong disosialisasikan. Saya ulangi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Komite Penanggulangan Covid-19 telah memutuskan, bersepakat dengan para gubernur yang lain, bahwa tidak mengizinkan ada perayaan tahun baru," tegasnya lagi. (Rianto Nurdiansyah)