Anggaran Pilkades di Kabupaten Bogor Membengkak karena Pandemi Covid-19

Anggaran Pilkades di Kabupaten Bogor Membengkak karena Pandemi Covid-19
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Demi kepastian terlaksananya protokol kesehatan (Prokes) Covid-19, Pemkab Bogor menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp7 miliar yang diambil dari pagu biaya tak terduga (BTT).

"Anggaran Pilkades di 88 desa awalnya Rp15 miliar yang disiapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Tapi, karena ajang Pilkades serentak ini harus dilaksanakan sesuai Prokes Covid-19 maka kami pun menambah anggarannya hingga Rp22 miliar, dimana Rp7 miliar tambahannya diambil dari pagu atau pos BTT," kata Bupati Bogor Ade Yasin kepada wartawan, Rabu (16/12/2020).

Politisi PPP ini menerangkan, membengkaknya anggaran Pilkades karena selain untuk membeli alat-alat Prokes Covid-19 juga karena harus memperbanyak jumlah tempat pemungutan suara (TPS).

"Jumlah TPS sebelumnya ada 700an dan karena maksimal pencoblos di setiap TPS itu banyaknya 500 orang, maka jumlah TPSnya kami tambah hingga total ada 1.600an TPS, untuk masyarakat yang ingin mencoblos maka harus menggunakan masker, karena kalau tidak menggunakan masker maka tidak boleh mencoblos calon kepala desa pilihannnya," terangnya.

Ade menuturkan biaya penyelenggaraan Pilkades diatas belum meliputi biaya pengamanan dan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Monitoring Pilkades Tahun 2020.

"Tim Monitoring Pilkades, polisi dan TNI akan mengawasi dan memastikan ajang Pilkades ini agar berjalan jujur, adil dan sesuai prokes Covid-19. Saat ini kami masih menghitung biaya pengamanan dan pengawasannya," tutur Ade.

Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy menjelaskan di setiap TPS ,jajarannya akan menempatkan  1 orang personil bagi desa yang dinilai kondusif dan 2 orang personil bagi desa yang rawan konflik.

"Polres Bogor akan memetakan desa yang rawan konflik dan kondusif, bagi yang rawan konflik maka kami akan menempatkan 2 orang personil  dan bagi desa yang kondusif maka cukup dijaga oleh 1 orang personil kepolisian saja," jelas Roland.

Sedangkan, pengamat kebijakan publik Yusfitriadi menganggap membengkaknya biaya penyelenggaran, pengawasan dan monitoring Pilkades serentak wajar karena pemerintah daerah memaksakan terlaksananya ajang Pilkades tersebut.

"Sebenarnya pemerintah daerah tidak siap melaksanakan ajang Pilkades serentak dengan biaya dan peraturan yang lama, oleh karena itu perlu ada aturan dan anggaran yang baru demi 'amannya' ajang Pilkades dari ancaman penyebaran wabah Covid-19," ungkap Yusfitriadi. (Reza Zurifwan)