Ketua DPRD Cirebon Sebut SK Wabup Masih Perlu Direvisi

Ketua DPRD Cirebon Sebut SK Wabup Masih Perlu Direvisi
istimewa

INILAH, Cirebon - Setelah sebelumnya sulit dikonfirmasi media, Ketua DPPRD Kabupaten Cirebon, M. Luthfi akhirnya buka suara. Hal itu berkaitan dengan ramainya pemberitaan soal surat keputusan (SK) penetapan Wakil Bupati (Wabup) Cirebon terpilih, yang masih berada di meja Luthfi. Menurut Luthfi, masih ada beberapa isi surat yang harus direvisi.

 

Lutfhi menjelaskan, untuk SK penetapan Wabup Cirebon, pihaknya memroses seperti pada umumnya. Untuk jangka waktu pemrosesan di aturannya paling lama 14 hari kerja. Hal itu di DPRD sudah normal untuk surat-surat penting lainnya juga. Sebab, harus mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang mungkin muncul, dan kemudian perlu mengoordinasikan subtansi dengan para pihak.

 

"Untuk surat penetapan kan, hari ini baru sebelas hari kerja. Ya tunggu saja empat hari kedepan. Kemarin itu terkesannya buru-buru, jadi surat keputusan belum diparaf. Posisi surat juga kan berjenjang, karena di Kasubagnya diparaf kemudian diperiksa lagi di Kabag, baru ke Sekwan dan kemudian ke pimpinan," kata Luthfi, Kamis (17/12/2020)

 

Bahkan, lanjutnya, kesalahan dalam redaksi sudah terjadi sebanyak dua kali. Untuk itulah, dia ingin memperbaiki tata naskah dan prosedur administrasi. Dia mencontohkan, kesalahan bukan kali ini saja namun pernah terjadi pada SK Panlih, kemudian dalam konteks mempercepat proses dirinya tandatangan.

 

"Saya tidak membuka aib sendiri. Kesalahan bukan kali ini saja, tapi sempat terjadi pada tandatangan  SK Panlih. Mungkin karena buru buru, makanya saya akan perbaiki dulu tata naskahnya," jelas Luthfi.

 

OkUntuk itu, melalui kesekretariatan dia akan membuat SK baru. Sebab, di SK yang lama keluarnya tercantum nama ketua, wakil ketua, dan sekertaris. Sedangkan di tata tertib, harusnya Ketua, wakil ketua satu, dan wakil ketua dua. Sementara isi suratnya, banyak diksi-diksi yang tidak tepat. Tercatat, salah satu redaksi yang salah dalam SK penetapan Wabup Cirebon tersebut, yakni penulisan kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri RI Kabupaten Cirebon. 

 

"Saya juga tahu soal kesalahan itu sebelum ditandatangani. Ya tapi karena didesak pihak PDIP untuk tandatangan, saya lakukan. Tapi problem administrasi ini harus tertib," jelas Luthfi.

 

Dia menilai, sebetulnya SK penetapan hanya soal internal di DPRD saja. Namun, dia sudah meminta agar surat tersebut diperbaiki. Kemudian, diparaf dari bawah sampai ke atas dan baru mau tanda tangan. Sedangkan surat yang aslinya, sudah ditanda tangan semua, dan diserahkan kepada Wakil Ketua dewan dari fraksi PDIP, Rudiana.

 

Dia menambahkan, pada prinsipnya, kesalahan sekertariat adalah tanggungjawab dirinya. Apa yang jadi kesalahan staf di lembaganya adalah kesalahan dia, tapi secara konteks masih dalam periode empat belas hari kerja dan SK belum dikeluarkan. Sedangkan SK yang direvisi, sampai saat ini belum sampai lagi ke mejanya. 

 

"Kalau SK sudah ada, pastinya akan langsung ditandatangani dan dikirim ke Kemendagri RI. Artinya kalau hari ini clear diparaf semua saya tandatangan, pasti saya keluarkan hari ini juga. (maman suharman)