Pemkot Cimahi Kembali Menerapkan WFH Bagi Para ASN

Pemkot Cimahi Kembali Menerapkan WFH Bagi Para ASN
net

INILAH, Cimahi - Pemkot Cimahi kembali menerapkan sistem work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Hal itu dilakukan menyusul banyaknya ASN yang positif Covid-19. 

Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

"Sesuai surat edaran, WFH berlaku sejak 14 hingga 27 Desember atau selama dua minggu. Kebijakan akan dievaluasi kembali sesuai ketentuan. Itu dilakukan menyusul adanya ASN di beberapa SKPD yang terkonfirmasi positif Covid-19," kata Kadiskominfo Arpus Kota Cimahi M Ronny saat ditemui, Kamis (17/12/2020). 

Kendati begitu, kebijakan WFH hanya berlaku bagi ASN non struktural seperti staff. Sementara ASN struktural seperti kepala seksi, kepala bidang hingga kepala dinas dan yang lainnya tetap bekerja di kantor atau Work From Office (WFH). 

Namun, lanjutnya, mereka yang bekerja di rumah harus siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Dengan demikian, walaupun di rumah semua tugas dan kewajibannya tetap harus dijalankan. 

"Semua kepala dinas harus mengatur  pembagian tugas dan jadwal kehadiran pegawai minimal 30 persen yang hadir dari total seluruh pejabat fungsional non pelayanan," ujarnya. 

Ia menjelaskan, opsi WFH bagi sebagian pegawai di lingkungan Pemkot Cimahi dipilih berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan kondisi terkini perihal penyebaran virus korona di Kota Cimahi yang mengalami peningkatan. Termasuk sudah menyasar para abdi negara.

"Mekanisme WFH selama dua pekan ke depan ini tak jauh berbeda dengan sebelumnya, dimana penugasan oleh Kepala Perangkat Daerah, kemudian dilaporkan ke Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD)," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada lima orang PNS Dinas Kesehatan positif Covid-19, kemudian seorang PNS di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Diabudparpora), lalu 10 orang di Dinas Pendidikan termasuk di antaranya sembilan orang guru. (Ahmad Sayuti)