Sikap Kami: Masih Adakah 'Keindonesiaan'?

Sikap Kami: Masih Adakah 'Keindonesiaan'?

IMBAUAN Presiden Joko Widodo soal komunikasi yang sejuk di media sosial, patut kita apresiasi. Tapi, imbauan saja tidak cukup. Jokowi sebagai kepala negara, kita anggap, perlu turun tangan langsung, agar kegaduhan tak menjadi-jadi.

Kenapa kita bilang begitu? Yang utama adalah karena di media sosial, kita mendapatkan pertanyaan: ‘Indonesia’ itu memang masih ada atau sekadar tinggal nama?

Dari perbincangan di media sosial, kita menangkap kesan betapa pertikaian itu sudah sedemikian tajamnya. Tak ada lagi keelokan budi sebagaimana Indonesia seutuhnya itu.

Sepekan terakhir, misalnya, banyak yang bersyukur atas meninggalnya enam orang anak manusia di jalan Tol Jakarta-Cikampek. Siapakah yang bersyukur itu? Setidak-tidaknya mereka yang mendukung pemerintah. Adakah nilai-nilai keindonesiaan jika ada yang menyukuri korban meninggal, apapun afiliasi politiknya?

Hal serupa terjadi beberapa hari kemudian. Sebuah mobil pengangkut aparat Brimob terguling di Jambi. Aneh buat kita, ada yang bersyukur karenanya. Ada yang menjadikan olok-olok. Bahkan, ada pula yang membuat meme hoaks, menyebutkan petugas yang luka adalah korban pihak yang beroposisi.

Indonesia masih ada. Tapi, keindonesiaan sungguh kita ragukan. Kita bukan lagi bangsa yang satu. Kita sudah terbelah-belah. Atau setidaknya di ambang keterbelahan.

Itu sebabnya, kita mendukung pernyataan Jokowi soal komunikasi sejuk di media sosial itu. Kita tak ingin jurang keterbelahan bangsa ini makin dalam hanya karena permainan jari-jemari.

Tetapi, dukungan kita  juga diiringi permintaan kepada Presiden Jokowi, agar keadilan hukum dalam perkara media sosial betul-betul ditegakkan. Yang kita rasakan, keadilan hukum itu belum sepenuhnya ada. Masih jauh panggang dari api. Kata orang, pisaunya hanya tajam kepada kelompok tertentu.

Soal hoaks, misalnya, tentu saja kita sepakat harus diberantas. Tapi, secara menyeluruh. Frontal. Yang ditindak bukan hanya hoaks yang mendiskreditkan pemerintah, melainkan juga yang menyampaikan kabar bohong tentang kelompok lain, katakanlah oposisi. Perlakuan hukumnya harus sama.

Sebagai contoh, misalnya, kasus Tasikmalaya menyangkut seorang pegiat medsos pendukung pemerintah, sampai saat ini nyaris tak ditangani. Sudah berbulan-bulan. Alasannya seperti tak masuk akal. Sementara aparat hukum demikian cepat memproses, umpamanya, pengaduan orang yang bermimpi tentang nabinya.

Kesetaraan hukum itu adalah keniscayaan dalam menegakkan demokrasi di Indonesia tercinta ini. Jika Presiden Jokowi ingin negeri tak gaduh karena media sosial, maka hemat kita, yang pertama dilakukan adalah menginstruksikan penegak hukum menunjukkan keadilan dalam menangani perkara-perkara terkait media sosial. Kalau tidak, permintaan Jokowi itu hanya akan jadi mimpi di siang bolong saja. (*)