Sikap Kami: Jangan Tinggal Pilar Jurnalistik

Sikap Kami: Jangan Tinggal Pilar Jurnalistik

APAKAH modal utama jurnalistik dan industri media kecuali kepercayaan? Di tengah begitu banyak produknya, tak banyak yang menjaga kepercayaan itu. Dia seolah tenggelam dalam industri.

Betul, media perlu tiras yang tinggi. Media butuh tingkat keterbacaan/tontonan yang kuat. Ratingnya perlu tinggi. Pemeringkatannya penting untuk selalu menanjak. Tapi, itu lebih banyak menyokong pada industri media.

Tapi, jangan sampai untuk mengejar hal-hal terkait industri itu, media kemudian mengabaikan jati dirinya. Apa jati diri media? Salah satunya kejujuran, independen, akurasi, dan informasi yang bertanggung jawab.

Kini, jika kita menyimak banyak media, banyak yang menanggalkan pilar tersebut hanya demi tiras, tingkat keterbacaan, pemeringkatan. Maka, yang banyak mencuat adalah informasi-informasi sensasional. Rupanya, banyak media juga paham, level pembacanya baru pada tingkat seperti itu.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, pernah mencak-mencak karena kurang profesionalnya pelaku media. Ada yang menulis judul dengan tone yang mempertentangkan dirinya dengan Anies Baswedan soal PSBB. Kira-kira judulnya: Bima menyatakan PSBB DKI Jakarta tak jelas. Padahal, dalam teksnya, Bima menyebutkan belum jelas. Tahu kan beda belum jelas dengan tidak jelas?

Pun, ketika Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil diperiksa –atau diklarifikasi—di Polda Jabar terkait kasus kerumunan di Megamendung, ada judul dia dikawal FPI. Padahal, dalam teksnya pun, jelas-jelas, ada pengacara mendampingi petinggi FPI yang diperiksa pada hari yang sama seperti Ridwan Kamil.

Patut sebenarnya hal-hal semacam ini menjadi pelajaran berharga bagi pengelola media. Bahwa, salah satu landasan utama jurnalistik adalah kejujuran dan akurasi. Jika kelalaian saja sudah menjadi pelanggaran, apalagi jika hal-hal semacam itu sengaja dilakukan. Tentu tidak elok.

Tetapi, itu yang sering terjadi dan banyak kita temukan saat-saat ini. Judul-judul yang bombastis sekadar untuk mencari klik kerap melupakan kaidah jurnalistik itu sendiri. Kadang-kadang, media kurang peduli jika kelalaian semacam itu justru bisa merugikan pihak lain.

Dalam konteks inilah, kecuali mengimbau pengelola media untuk mengedepankan nurani, kejujuran, dan keberpihakan kepada masyarakat banyak, kita juga tergelitik menyarankan kepada Dewan Pers untuk meluaskan cakupan bidang tugasnya. Tak lagi sekadar menerima aduan, melainkan lebih menguatkan analisa pada kelalaian, kesalahan, dan pelanggaran produk-produk jurnalistik. Agar media kita tetap memiliki martabat. (*)