Pansus Penanganan Covid-19 Sarankan Data Bansos Harus Diperbaiki

Pansus Penanganan Covid-19 Sarankan Data Bansos Harus Diperbaiki
Foto: Rizki Mauludi

INILAH, Bogor - Hasil rapat pembahasan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dengan Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Dampak Covid-19 Kota Bogor di gedung Paripurna DPRD Kota Bogor, Senin (21/12/2020). 

Hasilnya, Pansus akan merekomendasikan beberapa hal setelah Pemkot Bogor menyampaikan paparan data penanganan Covid-19, perhatian utama adalah bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran.

Ketua Pansus Penanganan Dampak Covid-19 Karnain Asyhar mengatakan, secara umum pansus mengapresiasi kerja keras satgas Covid-19 Kota Bogor dan seluruh jajaran dinas yang terlibat penanggulangan serta pencegahan penyebaran Covid-19. Pansus mendapatkan info update dari pemerintah, sekaligus mengcroscek laporan-laporan masyarakat untuk mendapatkan informasi aktual yang diperoleh pemkot di lapangan.

"Memang ada beberapa persoalan yang masih terus diperbaiki. Misalnya sampai Desember 2020 kami mendapatkan laporan dari dinsos bahwa masih ada 1.777 bansos yang tidak tepat sasaran atau ada duplikasi. Jadi 1.777 penerima bantuan terduplikasi. Misalnya ada satu penerima manfaat yang menerima lebih dari satu bansos. Masih ditemukan seperti itu," kata Ketua Fraksi PKS Kota Bogor itu.

Karnain melanjutkan, data 1.777 tadi dobel mendapatkannya, sejak pansus ini dibentuk, salah satu potret persoalan penanganan dampak Covid-19 adalah data penerima bantuan. Ternyata sampai laporan tadi, Dinsos Kota Bogor melaporkan msh ada 1.777 penerima bantuan terduplikasi. Selain itu, dilihat dari angka prediksi Januari 2020 kasus Covid-19 72 ribu kasus, hari ini laporan dari Satgas Covid-19 baru sekitar 4.000 kasus. 

"Memang kalo tolak ukurnya adalah perkiraan puncak kasusnya di angka 72 ribu, memang upaya penanggulangan atau pencegahannya masih relatif bagus. Artinya kerja satgas memiliki dampak terhadap pertumbuhan. Artinya bisa menekan walaupun secara umum ada pertumbuhan kenaikan. Tetapi kalo dari KPI-nya, puncak kasusnya di angka 72 ribu, dengan angka aktualnya adalah empat ribu, artinya msh jauh dari perkiraan. Selain itu informasi dari satgas tadi ada koordinasi regional dengan Kabupaten Bogor, Tangerang, Tangsel, kemudian Bekasi. Ini untuk antisipasi pergerakan masyarakat di masa libur," tuturnya.

Karnain menegaskan, beberapa yang memang harus dilakukan adalah upaya pengetatan tentang Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga Jarak (3M) tadi. Dan mengawal supaya kerumunan itu tidak menjadi potensi penularan Covid-19. 

"Jadi temuan kami tadi pertama data yang msh carut marut, kemudian kami perbaiki bersama-sama. Masyarakat yang harusnya menerima bantuan tapi belum, itu bisa kami usulkan ke satgas. Kalau memang PSBMK diterapkan, data harus sesuai dengan mikro atau wilayah terkecil RT maupun RW. Jadi sesuai fungsi PSBMK ditangani oleh RW lebih efektif. Ini tinggal sinergiskan antara tim di lapangan tingkat RW, kemduian koordinasi dengan puskesmas sampai Dinkes Kota Bogor sehingga salah satu rekomendasi memperkuat promotif dan preventif upaya pencegahan dari kasus ini terus dihadang. Melaju tapi tidak terlalu signifikan," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan pihaknya sudah melakukan pelaporan menyeluruh untuk dewan dimulai jumlah kasus, swab tes dan data-data lain dalam penanganan Covid-19 Kota Bogor. Termasuk jumlah bantuan dan penanganan UMKM dimasa pandemi Covid-19.

"Pansus akan rapat internal satu dua hari kedepan, mereka akan memberikan rekomendasi. Kami sudah sampaikan ke dewan mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ada puluhan tenaga puskemas yang terpapar dan anggota Dinkes yang meninggal," ungkap Dedie.

Dedie melanjutkan, tim pansus menganalisis data-data, salah satu Pembelajaran Tatap Muka (PTM), ada yang menyampaikan persetujuan dan tidak untuk PTM. Jadi akan diprioritaskan mana yang bisa dilakukan tatap muka, bagaimana menekan agar paparan Covid-19 maksimal dengan tingkat penularan minimal.

"Kami belum pernah membahas karena kasus signifikan dan Dinas Pendidikan (Disdik) diberikan keleluasaan untuk mempersiapkan skenario yang dipersiapkan. Masih banyak orang yang belum mendapatkan bansos kecenderungan memperbaiki sisi keakuratan data saja. Agar dinsos memperbaiki keakuratan data multi year," pungkasnya. (Rizki Mauludi)