Keampuhan Vaksin Covid-19 Sinovac Simpang Siur, DPRD Jabar Minta Pemerintah Bijak

Keampuhan Vaksin Covid-19 Sinovac Simpang Siur, DPRD Jabar Minta Pemerintah Bijak
net

INILAH, Bandung – Sebanyak 1,2 juta vaksin Sinovac tahap pertama sudah tiba di Indonesia sejak 6 Desember lalu, kini sedang menunggu izin edar dari darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebelum didistribusikan yang rencananya dilakukan pada awal 2021 mendatang.

Presiden Joko Widodo pun sudah memastikan, vaksin tersebut akan diberikan secara gratis kepada masyarakat yang berusia 18-59 tahun. Sebagai langkah penanganan mengakhiri masa pandemi Covid-19. Namun hingga kini, persentase tingkat keampuhan vaksin tersebut masih simpang siur. Ditambah lagi tersiar kabar, China selaku negara produsen malah memesan 100 juta vaksin Pfizer buatan perusahaan Pfizer (Amerika Serikat) dan BioNTech (Jerman).

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Siti Muntamah mengatakan, rumor tersebut pada akhirnya membangun stigma yang kurang baik di tengah masyarakat. Mulai muncul rasa takut dan khawatir dari masyarakat, lantaran China selaku produsen tidak menggunakan produk buatan sendiri. Sementara masyarakat Indonesia ‘dipaksa’ agar menggunakannya.

“Terus terang ini membingungkan. Kita memang butuh. Tapi kalau begini, ya dasarnya apa? China aja tidak mau pakai. Kok kita malah mau dipaksa untuk pakai. Secara logika, ini terlalu berbahaya. Selain karena belum teruji keampuhannya, dampaknya juga belum diketahui,” ujar Siti kepada INILAH, Selasa (22/12/2020).

Dia berharap pemerintah dapat lebih bijak, dengan mempertimbangkan beberapa hal sebelum vaksin Sinovac tersebut diedarkan. Jangan sampai masyarakat menjadi korban, dengan memaksakan penggunaan vaksin tersebut. Sebab kata Siti 1,2 juta dosis itu bukan angka yang sedikit, sehingga patut dikaji ulang hingga betul-betul dianggap layak untuk dibagikan.

“Harusnya pemerintah bisa lebih bijak. Perlu adanya pertimbangan dan pembuktian, baik dari pemerintah, pakar epidemologi, pakar kesehatan dan produsen sebelum disebarkan. Jika sekiranya memang sudah aman, baru silakan untuk dibagikan,” ucapnya.

“Untuk kita di Provinsi Jawa Barat. Saya yakin gubernur sangat bijak dan berhati-hati. Beliau pasti akan ambil sikap yang baik, sebelum memutuskan menggunakan vaksin tersebut sampai memang betul-betul teruji secara klinis. Sebab kita bisa menolak. Masa kita mau coba-coba berjamaah,” sambungnya.

Sejauh ini, ada enam vaksin yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan, Nomor HK.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Yakni yang diproduksi PT. Bio Farma, AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNTech serta Sinovac Biotech. Namun baru vaksin dari Sinovac yang sudah tiba di Indonesia. (Yuliantono)