Pemkot Bogor Terapkan Perwali Zakat bagi ASN

Pemkot Bogor Terapkan Perwali Zakat bagi ASN
Ilustrasi (antara)

INILAH, Bogor - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan menerapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 118 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah dari pejabat negara, aparatur sipil negara, dan calon aparatur sipil negara, serta dewan/badan pengawas, direksi dan pegawai pada BUMD dan BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor pada 2021 mendatang.

Agar informasi dapat diketahui oleh para ASN dan pegawai BUMD serta BLUD, Pemkot mulai menyosialisasikan penerapan Perwali 118 Tahun 2020 tersebut mulai Senin (22/12/2020) lalu.

Diketahui dalam sosialisasi juga dibeberkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkot Bogor dan Baznas Kota Bogor. Kegiatan sosialisasi juga diikuti puluhan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) se-Kota Bogor secara online untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

"Ya, kami sosialisasikan Perwali 118 Tahun 2020 ini tentang pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah dari pejabat negara, aparatur sipil negara dan calon aparatur sipil negara, serta dewan/badan pengawas, direksi dan pegawai pada BUMD dan BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dimulai Senin (22/12/2020) lalu," ungkap Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Irwan Riyanto kepada INILAH pada Kamis (24/12/2020).

Irwan melanjutkan, perwali ini akan ditetapkan di awal tahun depan dengan sasaran semua ASN muslim yang sudah berhak mengeluarkan zakat profesi 2,5 persen. Nantinya, bagi ASN yang sudah bersedia menjadi Muzakki, gaji setiap bulannya akan dipotong secara otomatis. 

"Zakat dikumpulkan UPZ di masing-masing OPD dan kemudian disetorkan ke Baznas Kota Bogor. Jadi lebih mudah dan cepat," tambahnya.

Irwan menjelaskan, pengumpulan zakat profesi di lingkungan Pemkot Bogor mempunyai potensi besar karena ada sekitar 6 ribu ASN yang sudah memenuhi Nisab. Zakat profesi yang ditarik dari ASN dan dikelola Baznas ini nantinya bisa membantu masyarakat Kota Bogor yang membutuhkan.

"Masyarakat bisa melakukan pengajuan ke Baznas untuk RTLH atau untuk menebus ijazah dan hal lainnya yang diperbolehkan dalam ketentuan Baznas," jelas Irwan yang juga Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Masyarakat (Aspemkesra).

Irwan memaparkan, di masa pandemi Covid-19 ini, rasa sosial sangat dibutuhkan terutama bagi mereka yang mampu kepada mereka yang tidak mampu. Apalagi anggaran Pemkot Bogor juga terbatas dan belum bisa memenuhi semua pengajuan dari masyarakat.

"Dengan Perwali ini bisa mengoptimalkan penerimaan zakat profesi dari ASN, dan memperbaiki kelembagaan atau institusi zakatnya agar pengelolaannya lebih profesional,” pungkasnya. (rizki mauludi)