Kejari Kabupaten Cirebon Awasi Aliran Kepercayaan 

Kejari Kabupaten Cirebon Awasi Aliran Kepercayaan 
Istimewa

INILAH, Cirebon - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon turut mengawasi aliran kepercayaan yang ada di wilayah hukumnya.

Pengawasan dilakukan, terutama untuk aliran kepercayaan yang masuk kategori meresahkan masyarakat dan membahayakan negara. Hal itu sesuai dengan tugas Kejari yang tercantum dalam amanat Undang-Undang (UU) Nomor 16 tahun 2004.

 

Kajari Kabupaten Cirebon, Setyawan Nur Chaliq melalui Kasi Intel Kejari Kabupaten Cirebon, Wahyu Oktavianto mengatakan,  pengawasan itu sesuai amanat UU dalam menjaga ketertiban umum. Pihaknya diwajibkan untuk melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang membahayakan negara dan meresahkan masyarakat.

 

"Mencegah penggunaan agama atau penodaan agama. Kejaksaan melibatkan beberapa unsur stakeholder. Mulai dari MUI, FKUB, Kesbangpol, unsur TNI-Polri dan intelegen. Hasilnya, kami mendapat masukan-masukan untuk kemudian direkomendasikan sebagai dasar melakukan tindakan," kata Wahyu ketika dihubungi lewat telepon WhatsApp, Sabtu (26/12/2020).

 

Ia menjelaskan, aliran yang menyimpang secara resmi telah dikampanyekan oleh negara. Aliran tersebut adalah Jaringan Ahmadiyah Indonesia (JAI). Kemudian organisasi Khilafah. Wahyu menilai, Khilafah  sudah dibubarkan. Sedangkan di agama Kristen ada aliran bernama Saksi Yehua. Saat ini aliran aliran tersebut sedang diawasi dan diantisipasi. 

 

"Aliran-aliran ini jelas meresahkan masyarakat. Jangan sampai kehidupan berbangsa dan bernegara kita, ikut terganggu," ungkapnya.

 

Namun, lanjut Wahyu, selama ajarannya masih pada jalur yang benar, negara tidak akan mengawasi. Tetapi, ketika sudah mengarah pada tindakan yang tidak menghormati negara, pengawasan akan intens dilakukan. Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi supaya tidak kecolongan dengan aliaran yang bisa menyesatkan dan meresahkan masyarakat.

 

"Di Kabupaten Cirebon, sudah ada beberapa pelaku yang dilakukan tindakan. Karena sudah mengarah pada tindak pidana. Tapi, kaitannya dengan perilaku seksual," jelas Wahyu.

 

Menurutnya, terkait pengawasan pihaknya tidak bisa langsung memvonis begitu saja. Tetapi, setelah mengawasi baru kemudian melakukan tindakan prepentif. Diawali dengan pembinaan dan kalau mengarah pada pidana, baru pihaknya akan melakukan tindakan.

 

"Itupun, merupakan ultimatum remidium atau upaya terakhir. Ketika proses pembinaan sudah tidak bisa, baru kota melalukan tindakan. Apalagi didalamnya ada unsur pidana," tukasnya.(maman suharman)