Pemkot dan Kejari Kota Bogor Teken MoU Penyelesaian Masalah Hukum 

Pemkot dan Kejari Kota Bogor Teken MoU Penyelesaian Masalah Hukum 
Foto: Rizki Mauludi

INILAH, Bogor - Pemkot Bogor melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor Alma Wiranta mengatakan, ada dua hal penting yang akan dilakukan bersama. 

Pertama, terkait permasalahan Pasar TU yang selama ini sudah bergulir, memerlukan legal standing dari Kejaksaan. Kedua, terkait legal opinion Plaza Bogor yang juga sangat penting.

"Dua hal besar ini yang akan menjadi prioritas kerja sama komprehensif antara Pemkot dan Kejari Kota Bogor. Nah, seharusnya di 2020 ini sudah bisa berjalan tapi, karena situasi Covid-19, jadi awal 2021 paling tidak sudah bisa direalisasikan," tegas Alma kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (29/12/2020).

Alma menjelaskan, proses dua status hukum ini sudah bergulir ke tingkat kasasi yang saat ini sama-sama sedang dikawal, bagaimana prosesnya dari sisi hukum dan dari sisi akselerasi karena mengingat ini menyangkut aset-aset yang ada atau dimiliki Pemkot Bogor dan harus segera diambil alih untuk meningkatkan PAD.

"Peran kejaksaan itu sebagai pengacara negara sangat diharapkan bisa membantu Pemkot Bogor dalam hal melakukan pengelolaan aset, dengan cara aset-aset itu dikembalikan ke pemerintah," jelasnya.

Alma berharap, persoalan ini bisa segera terselesaikan, apalagi terkait masalah Pasar TU yang mana perjanjian dengan PT Galvindo sudah selesai sejak 2007. Begitu pula dengan Plaza Bogor yang mana dalam pengelolaannya ada perjanjian dengan pihak ketiga dan hasilnya sudah dimenangkan pemkot. 

"Tinggal proses untuk eksekusi dan pengambilalihan seperti apa, itu dibutuhkan analisis kejaksaan. Pemkot Bogor tergugat, kami sampai saat ini belum pernah melakukan gugatan. Kami sifatnya pasif. Kalau Pemkot melakukan gugatan boleh, tapi mungkin nanti lewat kejaksaan, selama ini kami lebih bersifat pasif. Mudah-mudahan dengan MoU ini ada terobosan baru dari kejaksaan," terangnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan ini merupakan kesepakatan rutin namun tahun ini semangatnya sedikit berbeda, buka sekedar rutin tetapi melakukan akselerasi terhadap peningkatan pelayanan publik. (Rizki Mauludi)