Cirebon Timur Kerap Banjir, Legislator Ini Protes BBWSCC

Cirebon Timur Kerap Banjir, Legislator Ini Protes BBWSCC

INILAH, Cirebon - Meluapnya beberapa sungai di Wilayah Timur Cirebon (WTC) hingga mengakibatkan banjir hebat, mengakibatkan kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung (BBWSCC), dipertanyakan. Pasalnya, akhir-akhir ini, Sungai Singaraja, Singaratu, dan Ciberes meluap.

Akibat banjir luapan tersebut, beberapa wilayah seperti di antaranya Kecamatan Lemahabang, Astanjapura, Pangenan, Gebang, Karangsembung, Karangwareng, Waled mengalami banjir. Bahkan, tak sedikit rumah warga yang terkena imbas banjir tersebut.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Titi Sumanti menilai, kinerja BBWSCC harus dievaluasi. Tercatat, beberapa kecamatan yang ada di Daerah Pemilihan (Dapil)-nya mengalami kebanjiran akibat luapan sungai. Hal itu karena, pihak BBWSCC  belum sepenuhnya serius melakukan normalisasi sungai-sungai yang ada di Dapilnya maupun di WTC.

"Ini tanggung jawab BBWSCC. Meskipun di legislatif tidak bermitra dengan BBWSCC, tapi bencana ini menjadi tanggung jawab saya untuk melakukan protes," ungkap Titi, Sabtu (2/1/2021).

Menurutnya, setiap rapat tingkat kecamatan yang ada di Dapilnya, dia sudah sering menekankan kepada para kuwu, supaya bekerja sama menanggulangi penanganan banjir di masing-masinh desa mereka. Artinya, harus mampu bekerja sama dengan semua lini dan unsur terkait.

Walaupun sungai dinormalisasi sekalipun, tetapi tidak dilakukan secara merata, pasti akan sia-sia. Maka sudah menjadi kewenangan dan tangung jawab BBWSCC melakukan normalisasi sungai secara merata. Yakni mulai dari hulu hingga ke hilir. Sehingga, tidak ada lagi luapan air sungai seperti sekarang. 

"Kalau normalisai hanya dari hulu saja tapi tidak dengan hilirnya, ya akan tersendat. Seperti yang terjadi sekarang, air sungai meluap dan mengakibatkan banjir," ungkapnya

Titi mencontohkan, di Desa Tuk Karangsuwung, Kecamatan Lemahabang, banjir selalu datang saat hujan turun. Sayangnya, sampai saat ini belum ada tindakan apapun dari pihak BBWSCC untuk menanggulangi persoalan itu.

Persoalan juga muncul, jika normalisasi dilakukan dari hulu ke hilir, pasti banyak kendala juga bagi pihak berwenang. Sebab, di beberapa titik pastinya kendaraan berat tidak bisa masuk karena sudah banyak bangunan permanen. Sementara, perbaikan sungai sudah sangat urgent dilakukan.

"Normalisasi sebenarnya sudah pernah dilakukan untuk beberapa titik saja. Tapi masyarakat mengeluh, karena hasil normalisasi hanya dikeruk dan dipinggirkan di samping sungai, tidak dibuang. Sehingga ketika hujan kembali turun ke sungai," ujarnya.

Yang menjadi keluhan warga lanjut Titi, ketika misalnya Desa Karangsari yang mengajukan normalisasi, maka normalisasi hanya dilakukan di sungai desa setempat saja. Itu pun dilakukan hanya beberapa meter saja. Harusnya, sepanjang sungai itu dinormalisasi karena aliran sungai tidak hanya melintasi Desa Karangsari semata.

"Harusnya dilakukan secara tuntas. Dari hulu ke hilir. Jadi normalisasi harus dituntaskan dan tidak setengah setengah. Untuk melakukannya memang membutuhkan biaya banyak. Tapi ini harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan banjir yang kerap kali terjadi," jelas Titi.

Titi berencana, akan mengajak para kuwu yang desanya terdampak banjir untuk serius mencari solusi. Diapun berjanji, dalam waktu dekat ini, dia sendiri yang akan datang ke kantor BBWSCC. Intinya, akan menanyakan bagaimana penanganan banjir di wilayah timur, khususnya di Waled, Lemahabang dan sekitarnya. (maman suharman)