Sikap Kami: Emil dan Pertanyaan Bodoh Itu

Sikap Kami: Emil dan Pertanyaan Bodoh Itu

KEPADA siapakah seorang kepala daerah, utamanya gubernur, bertanggung jawab? Pertama, kepada Tuhan karena dia bersumpah menyebut nama Tuhan. Kedua, kepada rakyat yang mempercayainya. Ketiga, karena dia perpanjangan tangan pemerintah pusat, ada juga tanggung jawabnya kepada Presiden.

Di luar ketuhanan, maka tanggung jawab pemimpin, termasuk gubernur, adalah kepada rakyat. Rakyat yang memberinya kepercayaan. Rakyat pula yang berhak menagih pertanggungjawabannya. Bukan presiden, bukan pemerintah pusat.

Ini perlu kita pertegas karena ada saja orang-orang Jakarta yang menyoal posisi Gubernur Jawa Barat. Terutama, dalam konstalasi politik saat ini, di tengah ketegangan antara pemerintah dan ormas yang tak diakui legalitasnya, Front Pembela Islam.

Ketika Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, misalnya, melanjutkan surat keputusan bersama (SKB) enam menteri tentang FPI, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, wajar saja jika Gubernur Jawa Barat menyambut dan meneruskannya kepada kepala daerah kabupaten/kota.

Tapi, sikapnya dipertanyakan oleh “orang Jakarta”. Anggota Tim Pakar PKPI, Teddy Gusnaidi mempertanyakan, sebenarnya posisi Ridwan Kamil seperti apa?

Hemat kita, pertanyaan seperti itu pertanyaan bodoh. Atau, menjadi bodoh karena ada kepentingan-kepentingan politik di dalamnya.

Keyakinan kita, pertanyaan bodoh itu muncul karena peristiwa sebulan-dua terakhir. Pertama, Gubernur Jawa Barat saat kepulangan Habib Rizieq Shihab menyatakan untuk silaturahmi, dia tak menolak bertemu dengan Rizieq Shihab.

Harap dicatat, saat pernyataan itu muncul, status Rizieq Shihab orang bebas, bukan tersangka. Bahwa dia menjadi kritisi pemerintah, apakah itu menjadi perintang bagi seseorang untuk bersilaturahmi? Apalagi, kenyataannya Rizieq Shihab punya keterkaitan dengan Jawa Barat, termasuk tempat tinggalnya di Sentul, Kabupaten Bogor.

Tak lama berselang, Emil juga mempertanyakan soal keadilan karena dirinya berkali-kali dipanggil penyidik kepolisian. Padahal, jika dianggap harus menjelaskan kerumunan di Megamendung, bukankah pemerintah pusat juga harus diklarifikasi soal keramaian mulai dari Bandara Soekarno-Hatta hingga Petamburan?

Karena itu, setelah dua peristiwa itu, banyak yang mempertanyakan posisi Emil. Para pendukung dan pendengung pemerintah mengkritiknya. Sampai selanjutnya ketika dia mendukung penerapan SKB 6 menteri, muncullah pertanyaan yang bodoh itu.

Dalam hal tersebut, hemat kita, tak ada yang keliru dari sikap Gubernur Jawa Barat. Dia berada di relnya, sebagai pemimpin Jawa Barat, perpanjangan tangan pemerintah pusat. Yang mempertanyakan, termasuk dengan pertanyaan bodoh itu, tentu saja mereka yang punya kepentingan politik dukung-mendukung. Rasanya, dukung-mendukung kelompok itu yang dihindarkan Ridwan Kamil. Dan, itu langkah yang tepat. (*)