Disdik Kabupaten Cirebon Butuh Jaminan Hukum Jalankan KBM Tatap Muka

Disdik Kabupaten Cirebon Butuh Jaminan Hukum Jalankan KBM Tatap Muka
net

INILAH, Cirebon - Pada 2021 ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon butuh jaminan hukum untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka. Jika sudah pasti, Disdik mengaku siap menjalankan KBM tatap, khususnya di zona hijau dan biru Covid-19.

Kadisdik Kabupaten Cirebon Asdullah Anwar mengatakan, pembelajaran di masa new normal pandemi Covid-19 ini sudah menyiapkan aturan-aturan. Baik bagi sekolah yang menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ) maupun tatap muka. Bahkan, prosedurnya sudah dituangkan dalam surat edaran.

Hanya saja, dirinya belum menandatangani surat edaran tersebut. Masalahnya butuh koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta ingin adanya jaminan hukum bagi Disdik apabila dalam proses KBM tatap muka nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pihaknya juga sudah memverifikasi sekolah-sekolah yang berada di zona hijau dan biru untuk bisa menjalankan KBM tatap muka nantinya.

"Termasuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan persiapan di bulan Januari ini, persiapan untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Tapi saya butuh jaminan (hukum, Red), jangan sampai nanti diserahkan ke kita, kita mah sudah siap, sudah memverifikasi sekolah," kata Asdullah, Rabu (6/1/2021).

Menurutnya, pedoman untuk KBM tatap muka bagi sekolah-sekolah yang berada di zona hijau dan biru tersebut, tentunya harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Di antaranya, yakni semua siswa, guru dan tenaga kependidikan yang hadir di sekolah wajib untuk cek suhu dengan thermo gun.

Kemudian, tempat cuci tangan tersedia dengan jumlah yang cukup. Setiap warga sekolah wajib mengenakan masker. Menjaga jarak antara siswa minimal 1,5 meter. Sebelum dan setelah KBM, ruangan sekolah wajib disemprot disinfektan. Selanjutnya, tidak boleh melakukan kegiatan bersalaman.

"Sesuai dengan SK perzona, zona hijau boleh tatap muka. Kalau sudah lewat hijau ya seperti biasa lagi, jarak jauh lagi," jelasnya

Dia mengaku, KBM PJJ untuk pendidikan tentunya sangat berpengaruh kepada siswa. Artinya, tidak bisa maksimal. Dia mencontohkan, pembelajaran matematika tidak bisa dijelaskan dengan jarak jauh. Tidak bisa pembelajaran baca tulis hitung bagi anak SD dilaksanakan dengan jarak jauh. Kalau orang tuanya ngerti, mungkin tidak masalah. Tapi kalau sama sama tidak mengerti, pasti akan menimbulkan masalah baru.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Siska Karina menyampaikan, soal KBM tatap muka surat edarannya belum ditandatangani Kadisdik. Sebab, masih meminta masukan-masukan dari beberapa pihak termasuk meminta masukan kepada komisi IV.

"Kami rencananya itu akan soan ke pendopo karena harus ada rekomendasi dari Satgas Covid-19. Nantinya bupati juga diminta untuk mengundang kapolresta jangan sampai KBM ini digelar tidak melihat zona ketika ada anak yang terkonfirmasi positif di sekolah disdik dikriminalisasi dan itu kita enggak mau," ungkap Siska 

Dia menambahkan, Komisi IV inginnya ada komitmen baik dari eksekutif dan legislatif termasuk juga kapolresta. Hal itu berkaitan dengan surat tatap muka berlangsung di zona hijau dan zona biru. Masalahnya,  hampir di seluruh wilayah kecamatan berada di zona merah. Jadi secara otomatis akan PJJ lagi.

"Sedangkan orang tua siswa sudah teriak-teriak untuk KBM tatap muka. Apalagi kalau ada guru kunjungan ke rumah-rumah kita tidak pastikan rumah itu steril apa enggak, terus anggota keluarga habis dari mana, kalau di sekolah ada kewajiban sekolah untuk mensterilkan dengan disinfektan," tukasnya. (Maman Suharman)