Sikap Kami: Ironisme Wahid

Sikap Kami: Ironisme Wahid

JIKA ada ironisme hidup aparatur hukum yang hebat, maka Wahid Huden pasti salah satu di antaranya. Apa yang dia alami sepatutnya memberi pelajaran pada aparatur, termasuk penegak hukum, untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya.

Kita pastikan, mimpi pun tidak Wahid Husen akan berlama-lama di Lapas Sukamiskin. Sebagai pejabat Kementerian Hukum dan HAM, sebelum akhirnya dipecat, posisi Kalapas Sukamiskin kerap berganti. Tak ada yang lama di sana.

Maka jika ada (mantan) pejabat Kemenkumham yang lama di Lapas Sukamiskin, Wahid Husen boleh jadi yang paling lama. Sialnya, lama bukan karena jabatannya, melainkan karena statusnya sebagai warga binaan.

Kemarin, majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan vonis hukuman tiga tahun penjara untuknya atas gratifikasi yang diberikan pengusaha dalam bentuk pembelian mobil. Sebelumnya, atas gratifikasi lain dari warga binaan, dia dijatuhi vonis delapan tahun. Artinya, 11 tahun lamanya dia akan menghabiskan waktu sebagai warga binaan. Bandingkan dengan hanya empat bulan masanya sebagai Kalapas Sukamiskin.

Aparatur penegak hukum adalah pekerjaan mulia. Dia tak hanya tugas, melainkan juga wewenang, kuasa. Yang terakhir inilah yang kerap menjebloskan mereka. Melakukan penyalahgunaan wewenang.

Maka, ini menjadi pembelajaran berharga bagi para penegak hukum, bukan hanya petugas lapas, melainkan juga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Bahwa kuasa dan kewenangan yang diterima, jika tak dijalankan dengan kesungguhan dan keadilan, suatu ketika bisa menghadirkan malapetaka.

Wahid, meski menjadi salah satu hal paling ironi, tidak berdiri sendiri. Tak sedikit penegak hukum yang kini berbalik menjadi pesakitan, warga binaan –bahasa halus untuk narapidana. Kini, yang juga ramai, adalah kasus yang melibatkan Pinangki Sirna Malasari, petugas kejaksaan, dan dua jenderal polisi, Napoleon Bonaparte serta Prasetijo Utomo.

Kekeliruan terbesar para penegak hukum adalah beranggapan bahwa yang mereka miliki adalah wewenang, kuasa. Padahal, tidak begitu sesungguhnya. Yang mereka panggul adalah amanah. Tugas mulia.

Karena itu, belajar dari kasus Wahid, juga Pinangki, Napoleon, dan Prasetijo, kita berharap ini menjadi pembelajaran yang berharga bagi mereka yang terkait dengan penegakan hukum. Miris kita selalu mendengar ada saja penegak hukum yang justru terjerat kasus hukum.

Apakah ini juga berarti penegakan hukum kita bermasalah? Mari kita jawab dengan jiwa yang tulus, pikiran jernih. Jika iya, atau setidaknya ada yang seperti itu, maka ini saatnya kita untuk memperbaiki diri. (*)