Inilah Kata Netty Aher Terkait PSBB Jawa Bali

Inilah Kata Netty Aher Terkait PSBB Jawa Bali

INILAH, Jakarta,- Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani tekankan agar  kebijakan pemerintah terkait PSBB Jawa Bali bisa ditaati secara menyeluruh oleh kepala daerah. Kata Netty, jangan sampai terjadi lagi ketidak sinkronan antara pusat dan daerah.

 

Saya menyambut baik kebijakan PSBB Jawa-Bali yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Airlangga Hartarto. Saya menekankan agar kebijakan ini ditaati dan dilaksanakan secara menyeluruh oleh semua kepala daerah,  terutama kota yang disebut defenitif. Jangan sampai terjadi lagi  ketidaksinkronan antara pusat dengan daerah dalam pelaksanaan PSBB,” tegas Netty dalam siaran pers yang diterima redaksi.

 

Netty yang juga sebagai Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI  berharap, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait, harus satu kata dan satu komando.

 

Seperti sudah seringkali ditegaskan Netty, bangsa ini akan mampu mengatasi  pandemi Covid-19, jika semua elemen bergerak,  berkolaborasi optimal, bersinergi dan saling mendukung. Jangan setengah hati untuk menjadikan sistem kesehatan sebagai basis penanganan pandemi. Jangan setengah kesehatan, setengah pemulihan ekonomi. Terbukti Covid-19 makin menguat dengan munculnya varian baru yang makin meluas.

 

Kita tidak ingin kembali terlambat mengantisipasi. Sudah terlalu besar harga yang dibayarkan rakyat dan negara dalam menghadapi pandemi. Kita tidak ingin  air mata, peluh dan nyawa rakyat terus dipertaruhkan. Inilah saatnya bekerja bersama untuk rakyat, jangan jadikan pandemi  sebagai panggung pencitraan,”paparnya.

 

Oleh karena itu lanjut Netty, menyambung kebijakan PSBB yang diambil pemerintah, dengan melihat perkembangan kasus dan penanganan Covid-19 di lapangan, saya meminta pemerintah untuk:

 

1. Fokus pada penanganan Covid-19  dengan menjadikan sistem kesehatan sebagai basis kebijakan. Beri otoritas pada  Kemenkes RI untuk menjadi leading sector.  Lakukan peningkatan kualitas dan kuantitas 3T, tingkatkan  kapasitas layanan kesehatan  termasuk tempat  isolasi, ruang ICU, ventilator, serta  obat-obatan yang diperlukan  dalam protokol penanganan Covid-19.

 

2. Menurunkan positivity rate dengan memperbanyak dan mempermudah akses tes bagi masyarakat dengan pembiayaan  terjangkau. Pastikan tidak ada celah untuk memainkan kepentingan pribadi, kelompok apalagi  bisnis dalam setiap program penanganan pandemi.

 

3. Menjamin perlindungan dan keselamatan tenaga kesehatan sebagai benteng terakhir di garda depan penanganan, mengingat  lebih dari 500  orang nakes telah gugur. Pastikan  ketersediaan APD dan layanan tes berkala untuk tenaga kesehatan dan keluarganya.

 

4. Memastikan program vaksinasi berjalan sesuai SOP dan berorientasi pada membangun imunitas rakyat, bukan  untuk menjadi  sarana bancakan oknum. Pemerintah harus memastikan program ini mendapat dukungan penuh rakyat dan semua pihak terkait agar  dapat diandalkan sebagai game changer pandemi.

 

5. Mengelola komunikasi publik yang baik atas setiap kebijakan yang diambil untuk membangun public trust. Di saat pandemi makin meluas, sementara masyarakat sudah jenuh dengan segala aturan, Pemerintah harus kerja ekstra keras  mengajak mereka  menjadi agen perubahan sosial dengan  disiplin prokes dan taat aturan. Gunakan dukungan saluran komunikasi secara masif. Optimalkan  peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. Jadikan para pejabat publik sebagai role model yang perilakunya dapat ditiru masyarakat. Jangan sampai komunikasi  publik yang buruk menambah kegaduhan, kepanikan, bahkan pembangkangan  masyarakat.

 

6. Menyiapkan program bantuan  sosial untuk masyarakat dan sektor berdampak kebijakan PSBB  dengan basis data yang lebih baik dan akurat.  Pastikan program bansos berjalan tepat sasaran, tepat guna dan tidak terjadi lagi korupsi bansos yang memalukan.

 

7. Mengeluarkan petunjuk teknis yang jelas atas  kebijakan umum PSBB yang diambil oleh pemerintah. Jangan sampai ada pihak tak bertanggung jawab yang mengambil celah dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

 

Semoga kebijakan PSBB Jawa- Bali ini menjadi energi baru yang mendorong Indonesia bergerak maju, bukan  sekedar maju-mundur atau tarik rem- tekan gas, yang membuat kita jalan di tempat. Indonesia layak menang melawan pandemi Covid-19,”pungkasnya.