Pemprov Kaji Rencana PSBB Bodebek dan Bandung Raya

Pemprov Kaji Rencana PSBB Bodebek dan Bandung Raya
Ilustrasi/Syamsuddin Nasoetion

INILAH, Bandung- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tengah mengkaji rencana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Bogor Depok Bekasi (Bodebek) dan Bandung Raya. Hal itu meliputi kriteria PSBB dari hasil perkembangan penanggulangan Covid-19 di tiap daerah.

Diketahui, kebijakan ini sebagai tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat mengenai pembatasan kegiatan untuk penanganan pandemi Covid-19. Di mana Rencananya akan dilaksanakan dua pekan mulai 11 Januari 2021 mendatang. 

"PSBB itu kan sedang kita kaji kriterianya yang terupdate, apa itu definisinya jika semua ukuran itu berada di bawah performa dari rata-rata nasional. Apakah kesembuhannya di bawah rata-rata nasional apa tingkat kematian lebih tinggi dan lain-lain," ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kamis (7/1/2021).

Dia mencontohkan, bilamana hanya diukur dari tingginya kasus, Kabupaten Karawang pun seharusnya masuk dalam wilayah yang harus menerapkan PSBB. Hanya saja, dalam kriteria dari pemerintah pusat hanya Bodebek dan Bandung Raya yang akan melaksanakan PSBB di Jawa Barat.  

"Jadi belum final 100 persen," katanya.

Emil -sapaan Ridwan Kamil- mengaku telah sudah memerintahkan Sekda Jabar untuk mensosialisasikan hal teknis dalam rencana PSBB tersebut kepada kepala daerah. Mengingat persentase pemberlakuan Work From Home (WFH) yang berbeda-beda sesuai dengan status daerah tersebut. 

"Jadi hari-hari ini Pak Sekda saya perintahkan sosialisasi kepada kepala daerah karena macam-macam, ada yang 75 persen, 50 persen WFH tergantung zona merah jadi kita akan proporsional," jelas dia. 

Emil juga menambahkan, tidak perlu membuat Pergub baru dalam PSBB kali ini karena sudah membuat landasan hukum yang sama sebelumnya. 

"Gak perlu karena sudah ada Pergubnya ini mah situasional ada PSBB transisi, proporsional, mikro. Hanya satu pengumuman dengan provinsi lain bedanya hanya itu. Kalau dari sisi apa yang diterapkan tidak ada bedanya," kata dia.

Lebih lanjut, Emil menambahkan, isu yang terbesar di Jabar saat ini hanya soal okupansi rumah sakit yang sudah tinggi. Karena itu, Pemprov Jabar sedang mencari cara agar pasien Covid-19 dengan komorbid ringan bisa pindah ke gedung milik negara. 

"Nah Jabar itu dari semua urusan tantangannya satu yaitu ketersediaan ruang rumah sakit makanya dipindahkan ke ruang gedung negara yang sedang berproses. Sehingga rumah sakit lebih lowong untuk pasien komorbid sedang dan berat. Kalau sekarang komorbid ringan juga di rumah sakit. Itu yang menghabiskan ruang. Semoga dengan metode ini selesai," paparnya. 

Disinggung soal dampak ekonomi dari kebijakan itu, Emil menilai tak akan berpengaruh signifikan. Telebih yang akan melaksanakan PSBB tidak seluruh daerah di Provinsi Jabar.  

"Hanya daerah yang kasusnya paling tinggi. Saya kira tidak akan berpengaruh terlalu besar karena produktivitas tetap harus jalan dan ini bukan hal yang tidak diprediksi," ucap Emil.

Terlebih, menurut dia, situasi seperti ini akan terus terjadi sebelum pandemi berakhir. Hanya saja pada PSBB saat ini bersamaan dengan kehadiran vaksin yang telah datang ke Indonesia. Itu menjadi penyemangat untuk bangkit dari keterpurukan Pandemi Covid-19. 

"Bahwa hal begini akan terus, bedanya proses PSBB ini ada penyemangat dengan vaksinasi berbarengan. Kalau dulu kan tanpa ada vaksin. Jadi ngitungnya belum clear. Sekarang insya Allah lebih baik," pungkasnya. (riantonurdiansyah)