Kerap Bermasalah, DPRD Kabupaten Bogor Minta Bansos Beras Diganti Uang

Kerap Bermasalah, DPRD Kabupaten Bogor Minta Bansos Beras Diganti Uang
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto meminta Bupati Bogor Ade Yasin mengubah bantuan sosial (Bansos) yang awalnya beras menjadi uang.

Hal itu karena pemberian bantuan beras yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tingkat II itu selain kurang baik kualitasnya, penyalurannya pun kerap terlambat karena berbelitnya birokrasi.

"Dalam rapat kerja gabungan  terkait penanganan wabah Covid-19 di Wilayah Kabupaten Bogor akhir pekan lalu, DPRD meminta apabila bansos kembali dilanjutkan maka diubah dari berupa beras menjadi uang. Hal itu karena adanya sejumlah masalah seperti kualitas beras yang kurang bagus hingga molornya penyaluran bansos tersebut," pinta Rudy kepada wartawan, Minggu (10/1/2020).

Politisi Partai Gerindra ini menerangkan terkait anggaran, jajarannya berpendapat bahwa lebih penting untuk penangganan wabah Covid-19 dibanding kebutuhan lainnya.

"Tahun 2021 masih panjang dan kita harud bersiap untuk menentukan skala prioritas, pagu anggaran atau kebutuhan yang tidak mendesak masih bisa kita tunda untuk penangganan wabah Covid-19 seperti penyediaan ruang rawat inap, ruang isolasi, pembelian alat medis dan  lain sebagainya," terangnya.

Sementara itu. Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan usulan DPRD disambut baik pihak eksekutif. Jajarannya siap melanjutkan program pemberian bansos berupa uang melalui rekening bank.

"Kami akan berbicara dengan BJB dan BRI karena agar pemberian bansos tidak lagi bermasalah maka bantuan tersebut bukan berupa beras tetapi uanh tunai yang ditransfer Pemkab Bogor ke rekening penerima bansos untuk mengurangi risiko disunat oknum-oknum," kata Burhanudin.

Pria yang juga Ketua Harian Satgas Penangganan Covid-19 Kabupaten Bogor ini melanjutkan bahwa jajarannya terbuka untuk pemutakhiran data-data penerima bansos.

"Pemkab Bogor siap melaksanakan pemutakhiran data penerima bansos, karena ada masukan bahwa banyak penerima bantuan yang kurang tepat sasaran atau meragukan. Kami akan memprioritaskan warga yang memang benar-benar membutuhkan bansos," lanjutnya. (Reza Zurifwan)