Survei Kualitas Pelayanan, Hanya Dua Daerah di Jabar Masuk Zona Hijau

Survei Kualitas Pelayanan, Hanya Dua Daerah di Jabar Masuk Zona Hijau
ilustrasi
INILAH, Bandung-Dari survei kualitas pelayanan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia pada 10 pemerintah daerah (pemda) kota kabupaten di Jawa Barat tahun 2018 lalu, hanya dua yang masuk kategori zona hijau. Delapan lainnya masih berada di zona merah dan kuning.
 
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat Haneda Sri Lastoto mengatakan, sebagai lanjutan program pada tahun 2019 ini pihaknya akan kembali melakukan survei untuk delapan pemda yang belum meraih predikat zona hijau.
 
"Jadi 2018 kemarin kita melakukan survei di sepuluh kota kabupaten, dan dua diantaranya mendapatkan zona hijau. Salah satunya Ciamis dan Majalengka. Itu yang mendapat predikat zona hijau," ujar Haneda di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (20/2/2019).
 
Haneda mengatakan, pelaporan yang disampaikan masyarakat terkait pelayanan pemda ini sangat beragam. Adapun pelaporan tertinggi, dia katakan, terkait penundanan berlarut.
 
"Macam-macam sih, hampir semua aspek pelayanan publik. Nah yang paling tinggi yaitu di penundaan berlarut. Artinya tidak segera dilayani oleh dinas terkait," ungkapnya.
 
Pelaporan lainnya, yaitu tentang penyalahgunaan wewenang, kompetensi, permintaan uang barang dan jasa hingga keluhan terkait mal administrasi. 
 
"Sesuatu yang administartif, tapi kalau ini tidak diselesaikan dampaknya pungutan pungutan liar itu. Maka ini menjadi penghalang untuk Aparat Sipil Negara sebagai pemberi layanan," katanya.
 
Lebih lanjut, selain akan kembali melakukan survei pada delapan kota kabupaten yang masih berstatus zona merah dan kuning, tahun ini pun akan dilakukan pada empat pemda lainnya yang dijadikan sample. Sehingga, total ada 12 kota kabupaten yang akan diteliti terkait kualitas pelayanannya kepada masyarakat.
 
"Untuk memastikan apakah di 12 kota ini juga memenuhi standar kompenen di Undang-Undang 25 tahun 2009 atau tidak," katanya.
 
Haneda menyampaikan, pihaknya memang tidak bisa mengambil sampel dari 27 kota/kabupaten secara keseluruhan. Di tahun 2018 hanya 10 pemda, sementara di tahun 2019 ini akan ada 12 kota kabupaten.
 
"Sebelumnya hanya lima. Jadi memang ada keterbatasan di Ombudsman," ucapnya.
 
Dia sampaikan, fungsi dari Ombudsman ingin memastikan dari segi pengawasan setiap pemda, apakah telah memenuhi standar pelayanan atau sebaliknya. Acuannya yaitu melalui beberapa komponen, termasuk pada undang undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
 
"Nah harapannya kan sebenarnya di kementerian melakukan hal yang sama. Walaupun desain dan surveinya berbeda, tapi kalau diperhatikan kompenennya hampir sama di 14 standar pelayanan," katanya.
 
Pihaknya melakukan survei sebagai upaya pencegahan agar tak terjadi praktik yang merugikan masyarakat. Di mana, adanya kendali dari pihak pemberi layanan untuk melakukan tindakan yang melanggar.
 
"Yang substansi yaitu mengenai dasar hukum ya.Orang ketika mengrus perizinan, kalau di dasar hukumnya tidak ada biaya maka jadikan itu sebagai standar. Yang paling sering itu kan pemohon mengeluarkan banyak biaya," paparnya.
 
Lebih lanjut, untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sendiri, dia sampaikan, sudah memiliki status zona hijau pada tahun 2017 lalu. 
 
"Seluruhnya itu dilakukan survei. Dan Pemprov Jabar sendiri sejak 2017 itu sudah hijau," pungkas dia. 

Loading...