Disparbud Jabar Selaraskan Kebijakan di Masa PPKM dengan Kabupaten/Kota

Disparbud Jabar Selaraskan Kebijakan di Masa PPKM dengan Kabupaten/Kota
dok/inilahkoran

INILAH, Bandung - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar telah berkoordinasi dengan kabupaten kota terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Dalam koordinasi tersebut, diputuskan sejumlah kesepakatan. 

Diketahui, sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor: 443/Kep.10-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara Proporsional diberlakukan di 20 Kabupaten/Kota di Jabar dalam Rangka Penanganan Covid-19. 

20 daerah yang akan memberlakukan PSBB proporsional atau PPKM, yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. 

Selain itu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Sukabumi.

Di luar daerah tersebut, Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) diberlakukan di Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar Dedi Taufik, mengatakan dalam rapat koordinasi dengan pemerintah daerah tersebut menyelaraskan sejumlah kebijakan. 

"Ada beberapa kesepakatan hasil rapat koordinasi dengan dinas pariwisata tingkat kabupaten kota,” ujar Dedi, Selasa (12/1/2021). 

Dedi mengatakan, berdasarkan data per 10 Januari 2021, terdapat enam daerah di Jabar berada di zona merah, 15 daerah berkategori zona resiko sedang. Adapun sejumlah isu strategis yang disepakati adalah penerapan PSBB/PPKM di zona merah melakukan penutupan destinasi wisata, seperti di daerah Kabupaten Garut.

"Lalu menurunkan kapasitas sebesar 25%, meningkatkan patroli protokol kesehatan, dan pengawasan ketat di destinasi wisata seperti di daerah Bekasi, Karawang, Ciamis, Depok," imbuh dia. 

Sedangkan kabupaten kota yang berada di zona oranye, selain memperketat protokol kesehatan, mengurangi kapasitas 25%, juga meningkatkan screening wisatawan yang masuk dengan Rapidtest Antigen. 

Dalam rapat koordinasi juga membahas implementasi Kepgub Jabar No. 443/2021 ttg Protokol Kesehatan di Sektor ParBudEkraf yang mengatur tentang waktu operasional Tempat Wisata, Hotel Restoran, Mall, Sanggar, dan Kolam Pancing beserta kapasitas maksimalnya selama PSBB/PPKM.

Selain itu, ada beberapa hal yang mengemuka yaitu terkait pengaturan tentang event pernikahan non gedung, kolam pancing di kawasan rural, serta permintaan bantuan rapidtest untuk screening pengunjung di destinasi wisata. 

Hasil rapat disepakati bahwa Kabupaten Kota harus konsisten merujuk ke zona resiko dalam antisipasi lonjakan covid19. Lalu, meningkatkan kepatuhan untuk industri wisata dan pelaku wisata melalu screening rapid antigen.

“Dibentuk posko prokes dan manajemen gugus di masing-masing tempat wisata, hotel dan resto, pengawasan dan edukasi pelaku dan pengunjung dan Cekpoint antar wilayah dengan screening rapid antigen,” imbuh Dedi. (Rianto Nurdiansyah)