Ini Saran DPRD Ketika TWM 'Gantung' Nasib 16 Orang Karyawan

Ini Saran DPRD Ketika TWM 'Gantung' Nasib 16 Orang Karyawan
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Puncak - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Wawan Haikal Kurdi menyoroti manajemen Taman Wisata Matahari (TWM) yang 'menggantung' nasib 16 orang karyawannya.

Hal itu karena menurutnya dalam upaya 'menggantung' atau merumahkan 16 orang karyawannya pihak manajemen TWM bisa dibilang kurang bijak karena tanpa diberikan penghasilan.

"Ada aduan ke DPRD maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bahwa ada upaya menggantung nasib karyawan, dimana karyawan tidak dipecat dan dirumahkan tanpa memberikan penghasilan," kata Wawan kepada wartawan, Kamis (14/1/2021).

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor itu mengimbau agar para pekerja tidak dipecat atau dirumahkan. Namun, dibagi hari kerjanya hingga walaupun berkurang tetapi mereka tetap mendapatkan penghasilan.

"Saya sih menyarankan agar TWM mengambil langkah yang sudah dilakukan oleh beberapa hotel di Kawasan Puncak, dimana para pekerja diatur hari kerjanya sehingga mereka tetap mendapatka  penghasilan sementara manajemen tetap ada efesiensi pengeluaran," sambungnya.

Wawan menuturkan agar  manajemen TW dan 16 orang karyawan yang 'digantung' nasibnya itu melakukan mediasi. Apabila tidak berhasil, maka kedua belah pihak akan dipanggil ke Gedung DPRD Kabupaten Bogor.

"Kami akan panggil manajemen TWM dan 16 orang karyawan yang merasa 'digantung' nasibnya, apabila tidak ada win-win sollution sesuai Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 maka kita akan bahas bersama dalam rapat kerja di Gedung DPRD Kabupaten Bogor," tutur Wawan.

Dihubungi terpisah, General Manager TWM Erwan Setiawan menjelaskan pengaturan hari kerja maupun mediasi usulan dari DPRD Kabupaten Bogor ini akan dibahas pemilik perusahaan.

"Dua buah usulan DPRD Kabupaten Bogor ini akan kami bahas dengan pemilik perusahaan atau manajemen di pusat, kami juga sudah menjelaskan ke para wakil rakyat alasan TWM dengan terpaksa merumahkan karyawannya," jelas Erwan.

Sebelumnya, sebanyak 16 orang TWM mengadukan nasibnya ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat Adat Puncak karena nasibnya 'digantung' perusahaan.

Mereka yang rata-rata bekerja selama 10 tahun ini 'dipaksa' memilih untuk dirumahkan tanpa diberikan penghasilan atau memilih mengundurkan diri dengan akan diberikan pesangon sebesar 3 bulan gaji. (Reza Zurifwan)