DPRD Jabar Fokuskan Penegakkan Prokes dalam Revisi Perda

DPRD Jabar Fokuskan Penegakkan Prokes dalam Revisi Perda
Sekretaris Komisi I DPRD Jabar Sadar Muslihat. (Istimewa)

INILAH, Bandung – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat memfokuskan penambahan pasal penegakkan protokol kesehatan (Prokes), dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas).

Ini dilakukan guna meminimalisir risiko peningkatan penyebaran pandemi Covid-19 di Jawa Barat, yang kian mengkhawatirkan. Setelah ada dasar payung hukum, diharapkan dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk membiasakan diri dalam melakukan protokol kesehatan.

Sekretaris Komisi I DPRD Jabar Sadar Muslihat menjelaskan, nantinya akan ada tambahan secara spesifik dari revisi Raperda tersebut. Berikut dengan ketetapan sanksi bagi para pelanggar, yang masih acuh tak acuh dalam menjalani protokol kesehatan. Sebab dengan adanya pandemi yang tidak kunjung usai, berdampak dengan kepentingan seluruh masyarakat.

“Tambahannya terletak pada protokol kesehatan berdasarkan pengkajian untuk menentukan sanksi yang diterapkan, terutama bagi pelanggar protokol kesehatan,” ujar Sadar di Bandung Giri Gahana, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jumat (15/1/2021).

Dia berharap, Perda ini dapat menjadi payung hukum penegakkan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Bagi institusi Satpol PP dapat menegakkan hukum di lapangan dengan dasar yang kuat. Sesuai dengan kondisi saat ini, prosedur penegakkan hukum bukan untuk menghukum secara personal. Tetapi lebih kepada antisipatif atau pencegahan serta memberikan efek jera. Sehingga dengan adanya tambahan pasal ini dapat mengurangi persebaran Covid 19.

“Sejak awal perda ini tidak bertujuan untuk menghukum masyarakat yang melanggar, tetapi lebih kepada preventif agar masyarakat jera jika melanggar protokol kesehatan,” ucapnya.

Terkait Perda turunan di tingkat kota dan kabupaten, Sadar mengaku masih dalam pembahasan apakah wajib atau tidak membuat aturan serupa. Hanya saja dia menilai, dengan adanya aturan yang kini tengah dibahas pada dasarnya sudah cukup mewakili dan diikuti oleh daerah dalam menjalankan Perda tentang Trantibum Linmas.

 “Boleh atau tidaknya kabupaten kota membuat Perda serupa, tergantung hasil evaluasi dari Kemendagri. Karena, Kemendagri mengharuskan pemerintah daerah untuk membuat Perda, khususnya yang berkaitan dengan protokol kesehatan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan HAM Pemprov Jabar Eni Rohyani mengatakan, banyak pasal-pasal yang mengalami perubahan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Meski bertambah kata dia, tetapi meringankan dalam proses pembahasan.

“Berbeda dengan draft awal belum fokus membahas tentang protokol kesehatan yang kini telah dilengkapi melalui pembahasan bersama Komisi I DPRD Jabar,” ujar Eni. 

Dia menambahkan, secara khusus revisi Perda tersebut menekankan pada protokol kesehatan dan penanganan penegakkan hukum. Meski sebelumnya sudah ada Pergub Nomor 60 Tahun 2020, tetapi akan semakin kuat dengan adanya Perda tersebut.

“Kami menginginkan adanya sinergitas pihak terkait untuk menegakkan Perda ini, tidak terkecuali bagi tenaga kesehatan juga perlu dilibatkan dalam penegakkan hukum. Sehingga penerapan perdanya lebih komprehensif,” tandasnya. (Yuliantono)