Pakar: Pagar Subang dari Praktik Korupsi Harus Lebih Ketat

Pakar: Pagar Subang dari Praktik Korupsi Harus Lebih Ketat
net

INILAH, Bandung - Kabupaten Subang kembali tercoreng menyusul dugaan praktik korupsi yang dilakukan Sekda Subang Aminudin. Ironisnya, Subang merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang sedang dipersiapkan pemerintah untuk menjadi kawasan industri.

Dengan diproyeksikan menjadi daerah yang lebih berkembang, seharusnya pengawasan lebih ekstra, transparasi hingga rambu-rambu kuat dapat menjadi pagar untuk mencegah terjadinya penyelewengan anggaran. Terlebih, ada rapot hitam sebelumnya dilakukan tiga mantan Bupati Subang, yang secara berturut-turut menjabat lalu terjerat kasus korupsi. Mereka adalah Eep Hidayat yang menjabat periode 2008-2013, Ojang Suhandi (2013-2018) dan Imas Aryumningsing (2016-2018).

Hal tersebut disampaikan Guru Besar Bidang Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf, Minggu (17/1/2021).

"Saya kehabisan kata terhadap korupsi korupsi, ada apa lagi ini?" ujar Asep Warlan. 

Asep mengatakan, sedikitnya ada empat hal yang membuat pejabat menyelewengkan anggaran. Pertama, karena pengawasan yang kurang ketat baik itu dari internal maupun eksternal. 

Namun menurut dia, sejauh ini sistem yang sudah dibangun oleh inspektorat, baik itu BPKP juga BPK telah dirumuskan dengan sangat ketat. Begitu juga dengan hadirnya KPK dalam mencegah dan mengawasi terjadinya korupsi. 

"Sistem sudah dibangun sedemikian rupa, tapi masih saja ada yang korupsi. Artinya sistem itu bisa dicari celahnya untuk diakali," katanya. 

Dia mengetahui persis pengawasan korupsi di negeri ini, khususnya di Jawa Barat sudah sangat berlapis. Hanya saja, masalahnya terkait anggaran masih di bawah kepala daerah atau sekda. 

"Itu menjadi tidak ampuh untuk bisa mengatasi problem di internal birokrasi dan pemerintahan," katanya. 

Asep menambahkan, alasan kedua lantaran biaya politik yang cukup besar, jadi mau tidak mau pejabat yang korupsi harus mencari cara untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan saat Pilkada. Bisa juga, harus mengembalikan uang pinjaman kepada investor. 
 
"Yang ketiga gaya hidup yang menurut hemat saya menjadi berbeda setelah menjadi pejabat dia menjadi mewah," katanya. 

Alasan yang terakhir, yaitu mengenai keimanan yang lemah. Sehingga tidak merasa salah walaupun sudah mengambil uang rakyat yang bukan haknya. 

"Kalau iman kuat dan tahu bahwa diawasi oleh Allah maka tidak akan berani coba coba mengambil uang yang bukan haknya," katanya.

Asep juga tidak paham dengan pejabat yang melakukan korupsi, padahal ketika dilantik sudah melakukan sumpah untuk menjalankan jabatannya dengan menomorsatukan integritas 

"Tidak mengerti kepada para pejabat yang abai terhadap konsekuensi hukum," ucapnya. 

Jika situasi terus berlanjut, khususnya untuk di Kabupaten Subang tentunya akan sangat membahayakan. Terlebih, sejumlah proyek Proyek Strategis Nasional (PSN) gencar dilakukan baik yang sudah, sedang, dan akan dikerjakan.

"Pagarnya harus benar benar ketat di Subang ini. Rambu-rambu, pengawasan, transparasi itu harus benar-benar diperkuat," katanya. (Rianto Nurdiansyah)