DPRD Jabar Konsultasi ke BNPB untuk Matangkan Raperda Trantibum Linmas

DPRD Jabar Konsultasi ke BNPB untuk Matangkan Raperda Trantibum Linmas

INILAH, Bandung – Guna mematangkan revisi Raperda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas), Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mendatangi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk berkonsultasi.

Ketua Komisi I DPRD Jabar Bedi Budiman berharap, dari kunjungan ini dapat mendapatkan masukan tambahan dari apa yang sudah dibahas sebelumnya oleh komisi agar Perda tersebut dapat lebih sempurna. Mengingat perubahan tersebut difokuskan pada penegakan protokol kesehatan  di masa pandemi Covid-19, yang menjadi bencana universal pada saat ini.

“Kami bersyukur adanya masukan dari BNPB ini berpengaruh terhadap pembahasan Raperda yang sedang kami bahas,” ujar Bedi, di Gedung BNPB, Jalan Pramuka, DKI Jakarta, Senin (18/1/2021). 

Dia menambahkan, ada perbedaan yang cukup berpengaruh pada perubahan dari gugus tugas menjadi satuan tugas. Mengingat perubahan tersebut terkonsentrasi pada sistem pengorganisasian, yang menjadi faktor kunci bagaimana penanganan itu bisa efektif. Sebab, masalah koordinasi hingga kini masih banyak terjadi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten, kota dan level unit di bawahnya. 

“Terlebih dalam menjalankan kebijakan dan koordinasi yang sering menjadi problem di tingkat bawahnya, ini yang menjadi PR besar dalam pembahasan Raperda yang sedang kita bahas,” ucapnya.

Bedi berharap, Raperda tersebut dengan berbagai masukan yang ada menjadi komprehensif dan menjadi payung hukum bersama yang bisa implementatif. Sehingga penanganan Covid 19 di Jawa Barat dapat berjalan dengan baik dan dilakukan hingga tuntas.

“Tentunya setelah dikonsultasikan, pihak terkait berkenaan dengan penyusunan Raperda ini nantinya dapat menjadi payung hukum dan menghasilkan perda yang implementatif,” jelasnya.

Terkait hal ini, Bagian Hukum BNPB Zaenal Arifin menyambut baik dengan peningkatan status dari Peraturan Gubernur (Pergub) menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang berarti ada keberpihakan dan komitmen dari pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat, khususnya Jawa Barat dengan pendekatan hukum. Dengan adanya Perda  berarti didalamnya ada sanksi yang diterapkan sebagai kepastian hukum bagi masyarakat yang melanggar.

“Kami mengapresiasi dengan adanya Perda ini, termasuk didalamnya sanksi-sanksi. Sanksi-sanksi tersebut diterapkan dari dua aspek yakni Undang-undang dan Perda,” ujar Zaenal.

Berkaitan dengan substansi Perda lanjut Zaenal, banyak pembelajaran mengenai penerapan protokol kesehatan yang bersifat umum mulai dari penggunaan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Sebelum ke ranah hukum, banyak persoalan hukum di lapangan berkenaan dengan pelanggaran yang berujung ke pengadilan, lantaran multitafsir dari urusan kepidanaanya. 

“Banyak yang keliru dalam pelanggaran-pelanggaran dari protokol kesehatan dimasa pandemi Covid-19 ini dalam menafsirkan bentuk pelanggaran dan dianggap sebagai tindak pidana,” katanya. 

Sedangkan mengenai pengorganisasian Gugus Tugas dan Satuan Tugas, Zaenal menjelaskan pada waktu menjadi Gugus Tugas, BNPB berperan sebagai superbody. Dengan kata lain, beban kerja BNPB tidak terbatas waktu, sebab sistem koordinasi yang terintegrasi. Setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 dan 9 perubahan atas nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Kemudian dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.  

“Bahwa Perpres tersebut didalamnya membahas mengenai perubahan gugus tugas menjadi satgas. Dan diberikan kewenangan kepada BNPB ke tingkat dibawahnya,” tandasnya. (Yuliantono)